Beritainternusa.com,Gunungkidul – Pemangkasan dana desa (DD) tahun anggaran 2026 menimbulkan keresahan di tingkat kalurahan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut akan berdampak pada berbagai program kalurahan yang terancam gagal direalisasikan.
Lurah Hargomulyo Sumaryanta menyebut, DD yang akan masuk ke kalurahannya hanya sekitar Rp 370 juta. Ini dipangkas habis sampai ke akar-akarnya,” kata Sumaryanta saat ditemui awak media di Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari Senin (12/1/2026).
Menurut Sumaryanta, hal ini pun akan berdampak pada berbagai program kalurahan. Seperti honor RT-RW, guru PAUD, bantuan langsung tunai (BLT), program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur fisik, sampai kegiatan rasulan. Seluruh program itu, lanjutnya, sebelumnya memanfaatkan DD sekitar Rp 1,2 miliar.
Undang-undang desa seolah digembosi. Tidak ada perputaran uang di bawah, tidak ada pekerjaan di masyarakat,” tegasnya.
Padahal, Kalurahan Hargomulyo termasuk wilayah rawan longsor karena berada di kawasan perbukitan. Sehingga membutuhkan pembangunan fisik seperti talut dengan biaya besar.
Dia menyebut, pembangunan talut di sini tidak bisa yang pendek-pendek. Sementara dengan uang Rp 370 juta, hanya akan habis untuk satu sampai dua titik. Sementara honor guru PAUD, RT-RW juga harus tetap dipikirkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan fisik selama ini juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja warga. Jika program tersebut terhenti, maka perputaran ekonomi desa ikut terhambat. Saat ini kami menyusun strategi agar penurunan tidak berdampak besar pada pelayanan publik,” jelasnya.
Sementara Lurah Tepus Hendro Pratopo menuturkan, wilayahnya disebut akan menerima DD sebesar Rp 373.456.000. Banyak kegiatan yang sudah direncanakan kemungkinan tidak bisa berjalan,” keluhnya.
Meski berat, Hendro menegaskanbahwa pemerintah kelurahan tetap akan mengikuti regulasi dari pemerintah pusat.
Bagaimanapun juga kami menerima semua keputusan dan akan menyesuaikan program dengan aturan yang ada” pungkasnya.
[Admin/rjbin]
