Beritainternusa.com,Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buntut adanya laporan pagar misterius yang terbuat dari bambu sepanjang 30,16 kilometer membentang di perairan Tangerang, Banten. Daniel Johan meminta pemerintah menindak tegas pelanggaran.
Komisi IV akan memanggil KKP untuk meminta penjelasan terkait adanya pagar tersebut, tentu Komisi IV mendorong agar pemerintah tegas menertibkan pelanggaran seperti ini, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di atas hukum yang berlaku,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
Daniel meminta pemerintah mengusut dalang di balik pemagaran laut perairan Tangerang itu. Ia meminta semua yang terlibat ditindak tegas.
Untuk mengusut siapa dalangnya harus ada kerja sama mulai dari nelayan, aparat penegak hukum, dinas kelautan dan perikanan setempat dan KKP. Kalau ada backing oknum tertentu harus ditindak tegas juga,” katanya.
Ia mengaku heran mengapa pemagaran sepanjang 30 kilometer lebih itu luput dari perhatian pemerintah. Politikus PKB ini tak ingin ada pihak sewenang-wenang hingga mengganggu mata pencarian nelayan di sana.
Usut tuntas sampai ketemu siapa yang memerintahkan pemasangan pagar sampai 30,16 km tersebut. Aneh hal seperti ini bisa sampai terjadi, ini menjadi pukulan sekaligus harus menjadi perhatian KKP dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Daniel Johan.
Apalagi dari Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut( PKRL) sudah menyatakan melanggar aturan maka segera dibereskan pagar yang mengganggu aktivitas nelayan, jangan sampai ada pihak-pihak siapa pun itu yang mencoba menguasai ruang laut tanpa adanya izin yang jelas,” tambahnya.
Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menyampaikan ada pemagaran laut di pesisir Kabupaten Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km). Pemasangan pagar laut tersebut mencakup enam wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang.
Panjang 30,16 km ini meliputi 6 kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti dalam Diskusi Publik, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
[Admin/dtbin]
DPR Bakal Panggil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Buntut Adanya Pagar Misterius Sepanjang 30,16 Km Di Perairan Tangerang
Muncul Pagar Laut Sepanjang 30,16 Km Di Perairan Tangerang Yang Tidak Diketahui Siapa Pemiliknya
Beritainternusa.com,Jakarta – Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten kini menjadi pusat perhatian. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.
Warga dikabarkan menerima upah Rp100 ribu untuk memasang pagar-pagar bambu sejauh 30,16 kilometer tersebut. Pemasangan dilakukan saat malam hari.
Siapa yang melakukan belum teridentifikasi. Mereka (warga) sampaikan masyarakat malam-malam disuruh pasang (pagar bambu) dikasih uang Rp100.000 per orang. Cuma itu yang memerintahkan siapa, kita belum sampai situ,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriadi, Rabu(8/1/2025).
Pemasangan pagar yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji telah berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan beberapa lapisan. Temuan ini berdasarkan informasi dari masyarakat saat pimpinan Ombudsman RI melakukan kunjungan ke lokasi pada 5 Desember 2024.
Hasil penelusuran bersama nelayan, Fadli menjelaskan bahwa pagar tersebut memiliki pintu setiap 400 meter yang dapat diakses oleh perahu. Namun, di dalam area tersebut, nelayan akan kembali menjumpai pagar lapisan berikutnya.
Pagar tersebut berbentuk seperti labirin,” ungkapnya. Fadli menegaskan bahwa keberadaan pagar tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat serta merugikan dan membahayakan para nelayan.
Tidak sesuai dengan prinsip bahwa laut itu kan terbuka, tidak boleh tertutup. Padahal, DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Banten) telah menyatakan bahwa tidak berizin,” kata Fadli.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah harus tegas dan harus segera membongkar pagar laut misterius tersebut.
Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan,” ujar Yohan.
Menurut Yohan negara tidak boleh kalah oleh satu-dua orang, atau perusahaan pengembang kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka,” ujarnya.
Presidium MN KAHMI ini juga akan mendesak dilakukan evaluasi terhadap pembangunan PSN PIK 2 dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kami mendukung langkah Kementerian ATR/BPN mengkaji ulang PSN PIK 2. Kami juga apresiasi, kemarin Pimpinan DPR Pak Sufmi Dasco juga membuka peluang kaji ulang proyek tersebut,” ucap Politikus PAN ini.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Kala itu pagar masih sepanjang 7 km.
Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.
Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.
Menurut Eli, struktur pagar terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan diberi pemberat berupa karung berisi pasir.
Yang mengejutkan, berdasarkan investigasi tidak ada satu pun rekomendasi atau izin dari pihak berwenang. Struktur ini membentang di enam kecamatan yang mencakup 16 desa, tepat di kawasan yang dihuni ribuan nelayan.
Di sepanjang kawasan ini, 6 kecamatan dengan 16 desa ini, ada sekelompok nelayan, masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan. Ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudi daya,” jelas Eli.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro mengindikasikan adanya upaya tidak benar dalam kasus ini.
Pemagaran laut merupakan indikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar, yang akan menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam memanfaatkan, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan perubahan fungsi ruang laut,” tegasnya.
Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) melalui Rasman Manafii menekankan bahwa aktivitas ini melanggar aturan.
Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari,” katanya.
Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto juga mengaku tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Demikian juga apakah pagar itu terkait reklamasi, ia tak bisa memastikan karena tak ada proposal izin ke pihaknya.
Nah, kita tidak tahu. Itu (reklamasi) baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” ujar Suharyanto.
[Admin/tbbin]
Waketum MUI Pertanyakan Proyek PIK 2 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Oligarki
Beritainternusa.com,Jakarta – Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas pertanyakan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 untuk rakyat atau oligarki.
Diketahui Proyek PIK 2 rencananya bakal membentang dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang.
Kita suka bingung melihat data dan fakta yang ada di depan mata kita sendiri, karena banyaknya paradoks yang kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengusik rasa persatuan dan kesatuan serta sangat mengganggu bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anwar Abbas, Kamis (9/1/2025).
Ia lalu mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena di Indonesia telah terjadi kolusi di antara penguasa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tampak sekali lebih berpihak kepada kepentingan pemilik kapital.
Sementara kepentingan rakyat dan orang banyak benar-benar terabaikan. Alasan pemerintah melakukan hal demikian karena kita sebagai bangsa sedang membangun. Sebab jika mereka tidak mau melakukan investasi maka ekonomi nasional tentu akan mandeg dan tidak bisa tumbuh,” terangnya.
Untuk itu, kata Anwar Abbas pemerintah telah melakukan berbagai hal di antaranya menyambut kehadiran mereka dengan karpet merah dengan memberi mereka konsesi lahan untuk ditambang. Atau ditanami sawit serta dijadikan kawasan perumahan, industri, perdagangan, dan lain-lain.
Tidak cukup hanya sampai disitu, bagi kesuksesan usaha dari para pemilik kapital tersebut pemerintah dan atau oknum-oknum pemerintah yang ada tidak segan-segan memasang badan bagi mereka termasuk melindungi perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan. Sehingga kita suka bertanya-tanya dalam hati memangnya negeri ini milik siapa dan kita membangun ini untuk siapa,” ucapnya.
Karena dalam faktanya, kata Anwar Abbas negara sudah seperti tidak lagi bertugas melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka.
Tapi lebih kepada melindungi kepentingan segelintir orang yang namanya para pemilik kapital. Akibatnya mereka dengan mudahnya merampas tanah dan hak-hak rakyat sehingga rakyat mereka buat benar-benar kehilangan kedaulatannya,” terangnya.
Rakyat, dikatakannya benar-benar terlihat sangat tidak berdaya di depan duet pengusaha dan penguasa tersebut.
Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan karena bila keadaan seperti ini terus berlangsung maka kekecewaan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat tentu akan terus meningkat dan menggumpal. Sehingga kalau ada saja sedikit percikan api maka dia tentu akan menyala dan menyambar tumpukan-tumpukan kekecewaan yang sudah ada selama ini,” tegasnya.
Diketahui Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer muncul di perairan Tangerang, Banten. Diduga dibangun oleh pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam pernyataannya pada Rabu (8/1/2025) meminta pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga.
Menurutnya, jika upaya itu tidak dilakukan, maka masyarakat akan merugi lantaran tidak bisa melaut untuk mencari nafkah.
Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan,” ujar Yohan dalam pernyataannya, Rabu(8/1/2025).
Selain itu, Yohan menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh satu-dua orang, atau perusahaan pengembang kawasan PSN PIK 2.
Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka,” ujarnya.
Menurut informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.
[Admin/tbbin]
Jokowi Tanggapi Laporan Aktivis 98 Ke KPK Atas Dugaan KKN
Beritainternusa.com,Jakarta – Mantan presiden RI ke-7 Joko Widodo tampak santai menanggapi laporan yang menuding dirinya atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Diketahui, sejumlah elemen masyarakat sipil dari akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98 mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa (7/1/2025).
Mereka meminta KPK menindaklanjuti laporan dugaan KKN serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya yang sudah disampaikan pada 2022 dan 2024.
Sambil tertawa Jokowi mengaku bahwa dirinya sudah terbiasa dengan laporan semacam itu. Ya enggak apa-apa, kan boleh-boleh saja siapa pun (melapor),” kata Jokowi, Rabu (8/1/2025).
Enggak sekali dua kali,” kata Jokowi sambil tertawa. Jokowi mempersilakan, KPK menindaklanjuti laporan tersebut.
Ia juga tak mempersoalkan jika KPK melakukan pengecekan terhadap harta kekayaannya. “Kalau dicek ya dicek aja,” ujarnya.
Sebelumnya, aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Jokowi dan keluarganya atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), Selasa (7/1/2025).
Laporan itu menindaklanjuti rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang menempatkan Jokowi dalam daftar tokoh terkorup pemimpin dunia 2024.
Kenapa kami datang lagi ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu,” kata salah satu anggota Nutrabi 98, Ubedilah Badrun, Selasa (7/1/2025).
Laporan tersebut menjadi laporan tambahan atas hal serupa yang pernah dilakukannya pada tahun 2022 dan 2024 lalu.
Untuk hari ini meminta KPK kembali menelaah dan membuka laporan saya sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2024 tentang dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindak pidana pencucian uang terhadap Joko Widodo dan keluarganya,” kata Ubed.
Ia meminta agar lembaga antirasuah segera mengusut laporan ini. Ubedillah menegaskan pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
Kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” Semua sama di mata hukum termasuk Jokowi dan keluarganya,” tegasnya.
KPK berdasarkan undang-undang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan kepada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan hak asasi manusia,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.
[Admin/tbbin]
Rocky Gerung Dukung Langkah Prabowo Yang Akan Evaluasi Sejumlah PSN
Beritainternusa.com,Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevaluasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Niat Prabowo untuk mengevaluasi PSN disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad beberapa hari lalu. Meski langkah ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari sejumlah pihak, namun Dasco menyebut Prabowo tetap berkomitmen melaksanakannya demi kepentingan rakyat banyak.
Rocky mengatakan, istilah “strategis” dalam PSN tidak pernah dijelaskan secara rinci, baik dari segi manfaat maupun urgensinya bagi rakyat.
Satu-satunya alasan (PSN) adalah keinginan Presiden Jokowi saat itu untuk memamerkan keberhasilan fisik pembangunan, itu kemudian yang menggerogoti anggaran,” kata Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (9/1/2025).
Ia menilai langkah Prabowo untuk mengevaluasi perencanaan anggaran PSN merupakan hal yang masuk akal, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.
Rocky juga menekankan pentingnya pelaksanaan PSN yang berbasis kapasitas dan waktu yang tepat agar benar-benar mendukung roda perekonomian.
Proyek strategis itu seharusnya rolling plan, dilakukan berdasarkan kapasitas tahunan. Tapi Jokowi mendorong percepatan sehingga menimbulkan krisis pembiayaan. Akibatnya, proyek-proyek itu dibagi-bagi kepada oligarki agar tetap berjalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rocky menyoroti fenomena di mana PSN lebih menguntungkan elite dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang mendapatkan banyak tekanan dari masyarakat, karena dinilai tidak relevan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi publik.
Proyek semacam ini menunjukkan adanya pertarungan antara rakyat yang menuntut keadilan dan oligarki yang menggunakan modal besar untuk memanipulasi regulasi. Ini duel kelas yang terus berlanjut. Jadi yang kita anggap strategis itu, strategis bagi elite bukan bagi rakyat,” pungkas Rocky.
[Admin/itbin]
Politikus PDIP Andreas Pareira Tanyakan Kapasitas Effendi Simbolon Yang Minta Megawati Mundur Dari Ketum PDIP
Beritainternusa.com,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mempertanyakan kapasitas bekas kolega separtainya, Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP imbas kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus Harun Masiku.
Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum PDIP yang telah diduduki sejak tahun 1999.
Emang Effendi Simbolon itu siapa?” ujar kata Andreas saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai pernyataan Effendi Simbolon itu sebagai upaya mencari panggung politik. “Enggak ada maknanya, cuma cari panggung,” katanya.
Sebelumnya Effendi Simbolon yang telah diberhentikan dari PDIP menyampaikan pernyataan bahwa Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP seharusnya bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto.
Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Effendi menyebut, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral atas kasus ini.
Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,” tuturnya.
Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Dia mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi.
Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini,” tegasnya.
Sebagai mantan kader PDIP, Effendi mengaku prihatin dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu.
Dia menilai bahwa perkara yang menimpa Hasto adalah petaka besar bagi PDIP terutama karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi.
Ya, itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” imbuh Effendi.
[Admin/tbbin]
MUI Tegaskan PSN PIK 2 Harus Segera Dihentikan
Beritainternusa.com,Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), Masduki Baidlowi menyatakan MUI menegaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 harus segera dihentikan.
Sikap MUI cukup tegas dan ini adalah langkah yang akan terus dilakukan, crosscheck tabayyun akan dilakukan MUI ke berbagai pihak. MUI akan mengundang sejumlah instansi terkait yang berhubungan dengan PSN PIK 2, untuk mempertegas hasil keputusan MUI di Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional),” tutur Masduki dilansir dari kanal MUI, Selasa (7/1/2024).
Ia mengungkapkan, adanya informasi bahwa pembelian tanah di daerah tersebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mengalami penurunan, yang biasanya naik karena adanya proyek tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Masduki menyampaikan, MUI akan membersamai warga dengan membentuk Tim Appraisal atau Penilai Valuasi Tanah, agar warga benar-benar mendapatkan haknya dengan sesuai.
Sebenarnya harga yang pantas agar masyarakat di Banten itu tidak terzalimi berapa? MUI akan membentuk Tim Appraisal,” ungkapnya.
Ketua MUI Bidang Infokom ini menyebut, masyarakat di sekitar proyek tersebut, merasa resah dengan tidak jelasnya batas-batas tanah dari proyek PSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan kejelasan terkait wilayah PSN agar masyarakat tidak resah.
Masduki menekankan, pembangunan PSN tersebut harus dihentikan sementara hingga semuanya benar-benar jelas. Terlebih lagi, kata dia, izin proyek tersebut belum lengkap.
Sehingga melebar tak karuan, membuat keresahan masyarakat. Sebelum izin PSN lengkap, MUI mendapat kabar sampai sekarang PSN di PIK 2 izinnya belum selesai. MUI berharap, hentikan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat dan mengintimidasi masyarakat,” kata Ketua MUI Bidang Infokom itu.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyampaikan proyek tersebut harus dihentikan karena banyak masalahnya.
Ia menambahkan, tabayyun atau pengecekan hari ini mendengarkan informasi dari MUI Banten, MUI Jakarta dan MUI Kabupaten Tangerang terkait proyek tersebut.
Dari informasi yang diperoleh MUI, Buya Amirsyah mengungkapkan, para warga di daerah tersebut menjadi korban dari pembangunan tersebut. Hal ini karena banyak kejanggalan yang menimpa warga.
Salah satunya yang diterima MUI, warga tidak mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait pembangunan proyek tersebut. Selain itu, banyak warga yang dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga Rp50.000 per meter.
Warga juga mendapat intimidasi. Karena lebih banyak masalahnya, karena terjadi beberapa kerugian, hak-hak warga, proses hukum yang belum sesuai prosedur, tidak ada sosialisasi sehingga membingungkan,” pungkasnya.
[Admin/itbin]
Program Makan Bergizi Gratis Yang Diterapkan Pemerintahan Prabowo-Gibran Kurang Persiapan
Beritainternusa.com,Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyebutkan, program makan bergizi gratis (MBG) yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran kurang persiapan, sehingga penerapannya belum sempurna dan terkesan dihantui janji kampanye saja.
Jangan cuma karena janji kampanye yang harus dilaksanakan. Tapi program ini, manfaatnya harus tepat sasaran dan gizi penerima manfaatnya benar-benar sesuai standar,” kata Iwan kepada ITD News, Selasa (7/1/2025).
Iwan mengatakan, program tersebut dikebut seolah hanya ingin memenuhi janji kampanye saja, karena persiapan MBG yang kurang matang begitu mencolok. Hal tersebut, kata dia, bisa tercermin mulai dari inkonsistensi pemerintah dalam pemberian nama bagi program tersebut, hingga penerapannya yang belum merata dan sempurna.
Sebagai contoh, di beberapa daerah seperti di Yogyakarta, program tersebut belum bisa dilaksanakan karena lain dan satu hal, “menurut saya, program ini perlu dimatangkan lagi perencanaan dan pelaksanaannya,” tutur dia.
Lebih lanjut, Iwan menyarankan pemerintah agar melakukan pemetaan yang lebih matang, perihal calon penerima manfaat. Dia meminta agar pemerintah Prabowo memprioritaskan daerah-daerah yang sangat membutuhkan, seperti daerah tertinggal, terluar, terisolasi, dan sangat membutuhkan makanan gratis, melihat anggaran yang terbatas.
Daerah perkotaan kalau bisa menjadi target yang ke sekian, supaya anggaran Rp 71 triliun efektif dan tepat sasaran manfaatnya,” jelas pengamat politik itu.
Iwan juga menilai, bahwa program MBG Prabowo-Gibran saat ini, adalah korban dari salah memperkirakan kebutuhan anggaran yang tak sesuai harapan. Awalnya, kata dia, tim kampanye berharap pemerintah bisa mengongkosi program tersebut.
Namun, sambungnya, dari Rp 450 triliun anggaran yang diperkirakan, justru saat kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah hanya mampu menyediakan dana dari APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. Akibatnya، anggaran untuk satu porsi MBG turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.
Bahkan, dia menuturkan, setelah pemerintah menimbang banyak hal, makan bergizi gratis yang sebelumnya ditargetkat untun 83 juta penerima, kini hanya menyasar sekitar 600.000 orang di 26 provinsi, mulai dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, hingga SMA.
Artinya memang, pogram andalan Prabowo ini, dirancang saat itu sebatas untuk kampanye, urusan realisasi nanti kalau sudah menang,” pungkas Direktur IPR itu.
[Admin/itbin]
PSSI Resmi Menghentikan Kerja Sama Dengan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong
Beritainternusa.com,Jakarta – Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi menghentikan kerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-Yong (STY).
Hal itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers terkait Rencana Baru Perkembangan Timnas Indonesia Tahun 2025 pada Senin (6/1/2025).
Coach Shin Tae-yong telah menerima surat menyuratnya, nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir,” kata Erick saat Konferensi Pers di Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025) siang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu juga mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong yang telah melatih Timnas Indonesia sejak 2019.
Kepada awak media, Erick menyampaikan, bahwa keputusan pemecatan hubungan kerja sama PSSI dengan pelatih asal Korea Selatan itu sudah muncul sebelum babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saat Indonesia kalah melawan China. Lantas, apa alasan PSSI memecat Shin Tae-yong?
Melalui konferensi pers yang digelar, Erick mengatakan bahwa keputusan memecat Shin Tae-yong telah melalui pertimbangan yang panjang.
Dia tidak memungkiri bahwa selama dua tahun terakhir, PSSI memiliki program yang sangat konsisten untuk membangun Timnas Indonesia. “Apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan Tim Nasional,” ucap Erick.
Dia bilang, keputusan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dilakukan atas berbagai pertimbangan dan evaluasi. Evaluasi itu, kata dia, menyoroti strategi permainan dan komunikasi antara pelatih dan pemain.
Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain,” ujarnya.
Erick berharap, komunikasi yang lebih baik dan implementasi program kedepannya lebih baik secara menyeluruh ke timnas.
Atas dasar tersebut, PSSI memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja sama dengan Shin Tae-yong telah terjalin selama hampir 6 tahun.
Eks Presiden Inter Milan itu menjelaskan, Ketua Badan Tim Nasional Sumardji telah bertemu dengan Shin Tae-yong Senin pagi ini untuk memberikan surat menyurat terkait hal tersebut.
Dan Coach Shin Tae-yong telah menerima surat menyuratnya,” tutur Erick. Kendati demikian, Ketua Umum PSSI itu memastikan, bahwa hubungannya dengan Shin Tae-yong masih terjalin sangat baik.
Namun, Erick belum mengumumkan nama pengganti Shin Tae-yong yang akan melatih Timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret tahun ini. Meski demikian, dia memastikan telah mengantongi nama pelatih tersebut. “Kami sudah mendapatkan calonnya (pengganti Shin Tae-yong),” imbuhnya.
Erick menambahkan, pelatih baru Timnas Indonesia itu akan diumumkan melalui konferensi pers pada Minggu (12/1/2025) pukul 16.00 WIB. Dia memastikan, pelatih baru Timnas Indonesia itu sudah tiba di Tanah Air pada Sabtu (11/1/2025) mendatang.
Menurut Erick, penggantian Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia ini merupakan keputusan menuju lebih baik untuk target Piala Dunia ke depan. “Keputusan ini bukan karena Timnas ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia,” pungkas Ketum PSSI itu.
[Admin/itbin]
PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu Tanggal 1 Maret 2025
Beritainternusa.com,Jakarta – PP Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Keputusan itu tertuang melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang telah dipedomani Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1445 Hijriah atau tahun 2024 lalu.
“1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025,” tulis keterangan KHGT Muhammadiyah, dikutip Selasa (7/1/2025) dari CNN Indonesia.
Dalam kalender tersebut, Muhammadiyah juga menetapkan ijtima terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025 pukul 00:44:44 GMT. Kemudian awal imkan rukyat dunia terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025 M pukul 14:42:47 GMT.
Pada saat itu, tinggi bulan berada pada ketinggian 07 02 18″ dan elongasi 08° 00’00”. Sementara untuk Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 H, Muhammadiyah menyebut jatuh pada Ahad, 30 Maret 2025.
Melalui jadwal tersebut, artinya Muhammadiyah bakal melaksanakan puasa Ramadan selama 29 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret dan berakhir pada 29 Maret 2025.
Sebelumnya, Muhammadiyah telah menerapkan KHGT untuk menentukan awal hari-hari besar keagamaan Islam. KHGT mengadopsi “Kriteria Turki 2016” atau hasil forum Muktamar Kalender Islam Global yang digelar di Turki pada tahun 2016.
Hasil dari muktamar tersebut menetapkan konsep kalender dengan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Muhammadiyah turut hadir di muktamar ini, kemudian diperkuat dukungan dari mayoritas pakar falak dan astronomi untuk penerapan Kalender Islam Global.
Prinsip utama dari KHGT adalah kesatuan matlak, dengan syarat imkan rukyat, yaitu ketinggian hilal minimal 5 derajat dan sudut elongasi minimal 8 derajat di belahan bumi mana pun.
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Maskufa menjelaskan pemilihan Kriteria Turki 2016 oleh Muhammadiyah karena dipandang ideal untuk mewujudkan kalender Islam yang dapat menyatukan umat.
[Admin/itbin]