Beritainternusa.com,Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyebutkan, program makan bergizi gratis (MBG) yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran kurang persiapan, sehingga penerapannya belum sempurna dan terkesan dihantui janji kampanye saja.
Jangan cuma karena janji kampanye yang harus dilaksanakan. Tapi program ini, manfaatnya harus tepat sasaran dan gizi penerima manfaatnya benar-benar sesuai standar,” kata Iwan kepada ITD News, Selasa (7/1/2025).
Iwan mengatakan, program tersebut dikebut seolah hanya ingin memenuhi janji kampanye saja, karena persiapan MBG yang kurang matang begitu mencolok. Hal tersebut, kata dia, bisa tercermin mulai dari inkonsistensi pemerintah dalam pemberian nama bagi program tersebut, hingga penerapannya yang belum merata dan sempurna.
Sebagai contoh, di beberapa daerah seperti di Yogyakarta, program tersebut belum bisa dilaksanakan karena lain dan satu hal, “menurut saya, program ini perlu dimatangkan lagi perencanaan dan pelaksanaannya,” tutur dia.
Lebih lanjut, Iwan menyarankan pemerintah agar melakukan pemetaan yang lebih matang, perihal calon penerima manfaat. Dia meminta agar pemerintah Prabowo memprioritaskan daerah-daerah yang sangat membutuhkan, seperti daerah tertinggal, terluar, terisolasi, dan sangat membutuhkan makanan gratis, melihat anggaran yang terbatas.
Daerah perkotaan kalau bisa menjadi target yang ke sekian, supaya anggaran Rp 71 triliun efektif dan tepat sasaran manfaatnya,” jelas pengamat politik itu.
Iwan juga menilai, bahwa program MBG Prabowo-Gibran saat ini, adalah korban dari salah memperkirakan kebutuhan anggaran yang tak sesuai harapan. Awalnya, kata dia, tim kampanye berharap pemerintah bisa mengongkosi program tersebut.
Namun, sambungnya, dari Rp 450 triliun anggaran yang diperkirakan, justru saat kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah hanya mampu menyediakan dana dari APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. Akibatnya، anggaran untuk satu porsi MBG turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.
Bahkan, dia menuturkan, setelah pemerintah menimbang banyak hal, makan bergizi gratis yang sebelumnya ditargetkat untun 83 juta penerima, kini hanya menyasar sekitar 600.000 orang di 26 provinsi, mulai dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, hingga SMA.
Artinya memang, pogram andalan Prabowo ini, dirancang saat itu sebatas untuk kampanye, urusan realisasi nanti kalau sudah menang,” pungkas Direktur IPR itu.
[Admin/itbin]
