Beritainternusa.com,Tuban – Polemik dugaan penimbunan tabung gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang disebut menjadi salah satu penyebab kelangkaan, hingga kini belum mendapat respons tegas dari aparat kepolisian.
Di tengah situasi tersebut, DPRD Tuban justru bergerak cepat dengan mendorong langkah inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan distribusi berjalan adil dan tepat sasaran.
Hingga Kamis (9/4/2026), Kapolres Tuban AKBP Alaiddin belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi oleh awak media terkait indikasi penimbunan. Termasuk, langkah konkret pengawasan distribusi elpiji subsidi di lapangan juga belum dijelaskan. Awak media sudah mencoba menghubungi berkali-kali namun tak juga mendapatkan respons.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menilai kelangkaan elpiji tidak semata-mata disebabkan oleh lonjakan konsumsi. Perusahaan pelat merah tersebut justru menduga adanya potensi penimbunan serta penggunaan di luar peruntukan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa suplai elpiji telah ditambah melebihi kondisi normal. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut.
Secara suplai sudah kami tambah lebih dari normal. Kalau murni peningkatan konsumsi seharusnya bisa mencukupi. Tapi indikasi barang sudah ditambah namun masyarakat masih kekurangan, ada potensi penimbunan atau penggunaan di luar peruntukan,” jelasnya.
Di tengah kegaduhan itu, DPRD Tuban mengambil langkah lebih progresif. Sebab, kelangkaan elpiji 3 kilogram yang terjadi selama sepekan terakhir dinilai telah merugikan masyarakat, terutama kalangan kecil yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Wakil Ketua DPRD Tuban, H. Miyadi, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menegaskan, jika distribusi tidak segera dibenahi, DPRD akan mendorong pembentukan tim untuk turun langsung ke lapangan.
Kalau elpiji ini tidak segera diperbaiki distribusinya, kami sarankan pemerintah membentuk tim untuk melakukan sidak agar kondisinya bisa kembali normal,” ujarnya.
Menurut Miyadi, salah satu titik yang akan menjadi fokus sidak adalah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menyusul keluhan masyarakat yang tidak kebagian elpiji, sementara kebutuhan di dapur tersebut dinilai tetap terpenuhi.
Masyarakat tidak kebagian elpiji, tetapi di sisi lain ada yang tetap terpenuhi. Ini tidak adil,” tegas politisi senior asal PKB tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama agar penggunaannya tidak melenceng dari aturan.
Elpiji 3 kilogram itu jatah masyarakat di bawah rata-rata. Perlu ada penyadaran agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Selain persoalan distribusi, Miyadi juga menyinggung adanya pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi kelangkaan untuk kepentingan tertentu, termasuk memainkan harga di tengah isu kenaikan harga BBM yang berkembang
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, Gunadi, memilih tidak banyak berkomentar terkait dugaan penimbunan. Ia menegaskan pihaknya fokus menjaga distribusi agar tetap kondusif.
Intinya kami bersama semua pihak terkait akan fokus mengambil langkah-langkah untuk membuat situasi lebih kondusif,” ujarnya.
Meski di lapangan terjadi kelangkaan, Gunadi tetap memastikan ketersediaan elpiji 3 kilogram di Tuban dalam kondisi aman. Pemerintah daerah, kata dia, rutin memantau stok, distribusi, dan harga hingga ke tingkat pangkalan, termasuk saat hari libur.
Koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga terus dilakukan, dan camat dilibatkan untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Jika ada kekosongan, segera dilaporkan agar bisa ditangani cepat,” pungkasnya.
[Admin/lpbin]
