Beritainternusa.com,Jakarta – Ekonom ari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Yudistira Hendra Permana menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang menunjukkan gejala krisis. Namun, ia menyebut situasi tersebut belum sepenuhnya menyerupai krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1998.
Menurut Yudistira, krisis di tahun 1998 bukan hanya dipicu persoalan ekonomi. Melainkan akumulasi masalah sosial, politik, dan hukum yang berlangsung dalam waktu lama pada era Orde Baru. Sementara saat ini tekanan terbesar masih berada di sektor ekonomi.
Kalau ’98 itu ya, krisisnya itu tidak hanya krisis ekonomi ya sebetulnya ya, tetapi juga krisis multidimensi, sosial, terus politik dan hukum itu jadi satu,” kata Yudistira, kepada awak media Jumat (5/6/2026).
Ditambah lagi saat ini masyarakat masih memiliki ruang lebih terbuka untuk menyampaikan kritik dibanding masa Orde Baru.
Oleh karena itu kondisi sosial-politik sekarang ini, kata Yudistira yang dinilai belum mencapai titik ledakan seperti menjelang Reformasi 1998.
Kendati demikian, Yudistira menegaskan bahwa gejala krisis ekonomi sebenarnya sudah mulai tampak jelas.
Pelemahan rupiah, penurunan daya beli, hingga tertahannya investasi disebut menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan. Kalau untuk sekarang krisis ekonominya itu sudah terlihat,” tegasnya.
Keresahan sosial akibat tekanan ekonomi sebenarnya bisa muncul sewaktu-waktu. Terlebih jika inflasi pangan dan harga kebutuhan pokok terus meningkat.
Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu situasi seperti tahun 1998 tanpa adanya faktor politik atau prakondisi lain yang mengikuti.
Ia mencontohkan pada masa menjelang Reformasi 1998 terdapat berbagai rangkaian peristiwa yang memperbesar tekanan terhadap pemerintahan saat itu, mulai dari kasus Kudatuli hingga situasi DOM Aceh.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bagian dari prakondisi yang mendorong perubahan politik secara masif.
Itu kan adalah situasi-situasi yang boleh dibilang ada upaya-upaya untuk melakukan kudeta pada saat itu,” ujarnya.
Yudistira menyebut kondisi serupa belum terlihat saat ini. Ditambah lagi masyarakat juga dinilai masih gamang terhadap arah suksesi kepemimpinan apabila terjadi pergantian kekuasaan secara tiba-tiba. Kalaupun ya terjadi pergulingan kekuasaan, turunnya ke siapa?” tuturnya.
Menurut dia, faktor kepercayaan terhadap figur pengganti menjadi salah satu pembeda utama dengan situasi 1998.
Saat itu, masyarakat dinilai masih memiliki keyakinan terhadap sosok yang akan melanjutkan kepemimpinan nasional. Nah, sekarang ada pertimbangan itu juga ya mungkin kalau dari masyarakat,” tandasnya.
[Admin/scbin]
