Beritainternusa.com,Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan reformasi kepolisian akan sulit terlaksana. Hal itu, menurut dia, karena pihak yang berwenang mengotak-atik kebijakan dan melakukan pengawasan, justru membutuhkan kepolisian untuk kepentingan tertentu.
Reformasi kepolisian akan terus-menerus terhambat, karena ada kepentingan politik dan ekonomi yang juga di akomodasi (menggunakan institusi Polri),” ucap Bivitri di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Kepentingan yang saling terikat satu sama lain, antara politikus, baik legislatif atau eksekutif dengan kepolisian, Bivitri mengibaratkannya, jika dalam istilah biologi, yakni simbiosis mutualisme.
Wanita yang akrab disapa Bibiv itu mengatakan, para politikus yang punya kewenangan untuk mendorong, bahkan melakukan reformasi kepolisian, pasti akan berat melakukan kewajibannya memperbaiki institusi Polri.
Di sisi lain, Bivitri mengatakan, para politikus di level DPR sudah diakomodir dengan para elite politik yang menjadi petinggi partai. Sementara, lanjut dia, para petinggi partai dengan institusi Polri sangat syarat kepentingan.
Termasuk saat Pilpres dan Pilkada teman-teman sudah liat, bahwa ada keterlibatan yang disebut partai cokelat itu,” ucapnya.
Bukan pesimis dengan perbaikan Institusi Polri, namun Bivitri mengaku, hanya mengutarakan pandangannya terhadap kondisi realitas sekarang.
Dia menyinggung kasus yang sempat disoroti publik, yakni kasus Ferdi sambo, ternyata saat ini para perwira kepolisian yang terlibat dalam insiden tersebut, malah mendapat jabatan dan pangkat yang lebih tinggi, bukannya disanksi.
Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyuarakan kebenaran walaupun akan sulit. Karena menurut dosen STIH Jentera itu, hal itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan, dari pada hanya menontonnya.
[Admin/itbin]
