:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8261497/original/081704900_1781712604-WhatsApp_Image_2026-06-17_at_22.44.17.jpeg)
Beritainternusa.com,Jogja – Diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta pada Senin (15/6/2026) malam berakhir ricuh. Pembicara dalam diskusi tersebut yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala BP Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Mahasiswa UGM memberikan penjelasan soal ricuh malam itu. Mereka menyebut aksi demonstrasi di tengah diskusi merupakan aksi kolektif yang dipicu ketidakpuasan atas kinerja pemerintah saat ini.
Perwakilan mahasiswa UGM, Mesa mengatakan, dalam konteks demokrasi, diskusi seharusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa. Diskusi seharusnya berada di ruang yang berdasar pada asas kesamaan kepentingan serta keberpihakan terhadap rakyat.
Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan; ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka,” ucap Mesa sebagai perwakilan mahasiswa UGM di Balairung UGM pada Rabu (17/6/2026).
Mesa menambahkan, berbagai fakta yang sudah terlihat jelas. Jawaban para pejabat yang hadir menunjukkan ketidakberpihakan pada rakyat.
Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja,” tegas Mesa.
Dalam pernyataannya, mahasiswa UGM juga mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah yakni:
1. Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada kawan-kawan yang dikriminalisasi
2. Tidak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di bundaran HI
3. Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU POLRI.
4. Menghentikan kriminalisasi aktivis.
[Admin/lpbin]
