Beritainternusa.com,Jakarta – Analis politik yang juga CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengatakan dalam pemilu kali ini yang dilawan oleh masyarakat bukan pribadi Presiden Jokowi, tetapi perilaku politiknya.
Karena tidak ada jaminan capres dan cawapres terpilih meski bukan kubu 02, perilaku politik yang dijalankan Jokowi ini tidak terulang kembali.
Yang kita lawan bukan Joko Widodo, tetapi praktik-praktik kekuasaan. Perilaku politik yang dilakukan lewat lembaga politik yang keputusan dan langkahnya mengikat kita semua. Sehingga kalau tidak ada perlawanan kita akan diikat seumur hidup oleh langkah institusi yang sudah menang itu. Bukan berarti yang menang nanti kita tidak melawan,” kata Eep dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Senin (12/2/2024).
Jadi, lanjutnya, jangan memandang perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki permasalahan pribadi dengan Jokowi.
Ini perlu ditegaskan jangan juga menganggap Eep Saefulloh Fatah punya persoalan pribadi dengan Jokowi. Gak ada persoalan pribadi. Jadi menurut saya, kita bicara keras mengkritik yang bersangkutan itu nothing personal,” jelasnya.
Pemahaman tersebut perlu ditegaskan, ucapnya lagi, untuk meminimalisir kesalahpahaman di masyarakat terutama pendukung Jokowi.
Ini perlu ditegaskan, pendukung Jokowi sering salah soalnya. Kita nyerang kebijakannya, kita nyerang gagasannya, kita nyerang apa yang dia kerjakan, dia lakukan eh yang diserang balik pribadi kita. Itu tidak boleh,” tuturnya.
Pada intinya, kata Eep, perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah tidak akan selesai pada pemerintahan Jokowi. Ini akan berlanjut kepada pemerintahan setelahnya.
Tidak selesai, kita tetap akan meminta pertanggungjawaban perilaku politik kepada Jokowi, termasuk kepada pemimpin yang baru kita jaga betul,” tegasnya.
Disinggung jika ternyata paslon 02 yang akhirnya memenangi Pemilu 2024, Eep mengatakan jumlah oposisi harus ditingkatkan. Semakin berbahaya kekuasaan maka oposisi terhadapnya harus dinaikkan, semakin berada di koridor suatu kekuasaan. Proporsi oposisi dibikin proporsional,” pungkasnya.
[Admin/itbin]
