Beritainternusa.com,Gunungkidul – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan di kawasan Pantai Watu Lawang, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Gunungkidul ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Kelompok yang melakukan pungutan mengaku memiliki keterkaitan dengan lahan yang kini digunakan sebagai akses jalan menuju objek wisata tersebut.

Kasus ini mencuat setelah video keluhan wisatawan yang dimintai uang seikhlasnya saat memasuki kawasan Pantai Watu Lawang, viral di media sosial pada Minggu (31/5/2026). Menyikapi hal itu, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul bersama pemerintah kalurahan dan Satpol PP langsung melakukan peninjauan lapangan.

Ketua Tim Kerja Objek dan Daya Tarik Wisata Disparekrafpora Gunungkidul Aris Sugiantoro mengakui, pihaknya mengetahui persoalan itu dari video yang beredar di media sosial. Meski belum ada laporan resmi yang masuk, pihaknya tetap melakukan klarifikasi di lokasi.

Kami mengetahui dari video viral terkait keluhan wisatawan yang dimintai uang saat masuk Pantai Watu Lawang. Memang tidak ada laporan resmi ke kami, tetapi tetap kami tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi,” ujar Aris saat ditemui di Wonosari, Senin (1/6/2026).

Dari hasil pertemuan dengan kelompok yang melakukan pemungutan, kata Aris, aktivitas itu sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak kawasan Pantai Watu Lawang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Menurutnya, akar persoalan dipicu oleh klaim sebagian warga yang merasa tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan wisata, meskipun lahan milik keluarga mereka digunakan sebagai akses jalan menuju pantai.

Versi mereka, tanah yang dipakai untuk jalan masuk itu milik keluarga mereka. Mereka merasa tidak mendapat kesempatan mengelola wisata maupun mendapatkan lapak usaha, sehingga kemudian melakukan pungutan kepada wisatawan,” ujarnya.

Kelompok ini, lanjut Aris, berdalih tidak memaksa wisatawan dan tidak menetapkan nominal tertentu. Pengunjung hanya diminta memberikan uang secara sukarela atau seikhlasnya. Kendati demikian, ia menilai praktik itu tetap perlu ditertibkan karena berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan dan mencoreng citra destinasi wisata di Gunungkidul.

Harapannya dalam waktu dekat ada solusi yang bisa disepakati bersama. Rencananya ada rapat koordinasi yang diinisiasi pemerintah kalurahan,” tandasnya.

Sementara itu, Lurah Tepus Hendra Pratapa membenarkan adanya aktivitas pemungutan yang dilakukan oleh sekelompok warga di kawasan Pantai Watu Lawang. Berdasarkan pendataan awal, kelompok ini berjumlah sekitar 18 orang dan bukan bagian dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). 

Menurutnya, persoalan ini sebenarnya sudah beberapa kali dibahas melalui forum musyawarah secara mandiri. Kelompok tersebut menginginkan keterlibatan dalam aktivitas wisata, karena merasa memiliki keterkaitan dengan lahan yang digunakan untuk akses menuju pantai.

Namun pembahasan dengan pengelola wisata belum menemukan titik temu. Diskusi dengan kelompok Pokdarwis selama ini buntu. Mereka ingin berkegiatan di pantai, tetapi belum ditemukan format yang bisa diterima kedua belah pihak,” jelasnya.

Hendra menilai munculnya video viral justru menjadi cara kelompok ini agar aspirasinya mendapat perhatian lebih luas. Meski demikian, mereka mengaku tidak ingin terus melakukan pungutan kepada wisatawan. 

Tadi mereka menyampaikan sebenarnya tidak ingin melakukan pungli. Mereka juga masih punya rasa malu. Biasanya mereka muncul saat kunjungan ramai, sementara ketika sepi mereka kembali beraktivitas di ladang karena lokasi itu memang dekat dengan lahan mereka,” katanya.

Pemerintah Kalurahan Tepus berencana memfasilitasi pertemuan lanjutan pekan ini dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik tanpa mengganggu aktivitas pariwisata di Pantai Watu Lawang yang selama ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di kawasan selatan Gunungkidul.

Pertama akan kami selesaikan di tingkat kalurahan. Kalau belum menemukan solusi, baru akan kami libatkan pihak-pihak terkait termasuk dinas dan Satpol PP,” tandas Hendra.

[Admin/rjbin]