Beritainternusa.com,Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memeriksa 4 pejabat ATR/BPN terkait penerbitan 263 SHGB/SHM di laut Tangerang.
Kalau di Undang-undang pertanahan engga ada istilah sanksi denda atau apa, kalau memang itu pidana larinya ke anu. Kalau memang ada sanksi-sanksinya ya mungkin ini kalau bagi pejabat kami namanya mal administrasi, karena dianggap tidak prudent dan tidak cermat dan itu APIP dengan inspektorat kami sudah memeriksan 4 hari semua pihak terkait,” ungkap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Pantai Anom, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (24/1/2025).
Dia mengungkapkan empat orang pejabat ATR/BPN yang diperiksa itu di antaranya adalah mantan kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang, dua kepala seksie dan mantan kepala kantor selama proses penerbitan sertipikat.
Yang jelas Kakantah (kepala kantor tanah) pada waktu itu, Kepala Seksi 1, Kepala Seksie 2, kemudian ada proses pergantian saya engga mau sebut nama. Jabatannya saja,” ungkap Nusron.
Dengan kejadian ini, Nusron berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan ATR/BPN di seluruh Indonesia.
Pengawasannya akan kami tingkatkan lebih ketat lagi dengan menggunakan prinsip manajemen risiko yang lebih ketat. Ini pembelajaran juga buat teman-teman di internal kami supaya pejabat kita, petugas kita lebih hati-hati,” ucap dia
Menurut Nusron, dengan adanya aplikasi Bhumi setiap ASN di kantor ATR/BPN menjadi lebih terawasi oleh masyarakat.
Dengan adanya aplikasi Bumi itu harus menjadi kesadaran semua aparatur di lingkungan BPN. Mau berbuat kesalahan manapun nggak bisa, nggak bisa ngumpet. Hari ini dengan adanya aplikasi kalau ada kesalahan itu. Kenapa, semua orang bisa melihat sosial kontrolnya. Ini di sini, faktanya di sini. Nggak bisa. Memang ada perdebatan ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak. Ini dulu empang. Ya sudahlah. Kita kan kalau debat tempatnya kan enggak di laut,” ujarnya.
[Admin/mdbin]
