Beritainternusa.com,Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memberikan arahan perihal demokrasi dalam agenda diskusi di Jakarta. Dia menyatakan, bahwa Indonesia dipertanyakan status negara demokrasinya, karena aspek-aspek penunjangnya telah dilanggar pemerintah.
Indonesia sudah tidak lagi menyandang (status) negara demokrasi, justru menuju nagara otoritarianisme,” ucap Usman dalam agenda diskusi publik di sebuah resto di kawasan Blok M, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Hal tersebut, Usman sampaikan, dikarenakan dia menganggap Presiden Jokowi telah melanggar norma-norma negara demokrasi. Dia berpendapat, jika ingin menimbang suatu negara menjalankan demokrasi dengan benar atau tidak, dapat dilihat dari tiga aspek.
Usman menjelaskan, indikatior pertama adalah adanya pemberian ruang publik untuk mengkritik, lalu yang kedua, adanya oposisi parlemen untuk mengkontrol dan menyeimbangkan pemerintahan, dan yang ketiga adanya pemilu yang berintegras.
Dia beranggapan, bahwa dua yang pertama, yakni ruang publik dan oposisi itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ruang publik sudah mulai digusur dan oposisinya sudah hampir tidak ada.
Tinggal yang ketiga, ini masih punya pemilihan umum yang jujur yang adil yang dengan demikian Indonesia masih bisa disebut (negara) demokrasi, setidaknya demokrasi elektoral,” ujar Usman.
Karena, menurut dia, pada bulan Maret yang lalu dalam sidang bersama dengan banyak negara termasuk Indonesia, telah keluar kesimpulan bahwa Indonesia masih mempertahankan integritas pemilu.
Namun, Usman menyinggung soal peristiwa penurunan batas usia pemilihan gubernur yang terjadi lalu. Dia menganggap Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan yang tidak semestinya, agar anaknya dapat menjabat dan mengikuti pemilu.
Dengan demikian pula tiga parameter itu sudah tidak lagi di dalam demokrasi Indonesia. Indonesia sedang menuju negara otorianisme” tegas Pimpinan Amnesty itu.
Usman Hamid menyampaikan pendapat tersebut, dalam sebuah agenda diskusi dengan tema ‘Demokrasi yang tergerus pasca-reformasi 98, Residu Presiden Jokowi Cawe-Cawe MK, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024’. Menurut laporan tim IslamToday ID di lokasi, dalam agenda tersebut juga terlihat Ahli Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, dan Tokoh Pro-demokrasi dan HAM Todung Mulya Lubis.
[Admin/itbin]
