Beritainternusa.com,Gunungkidul – Masyarakat di wilayah bagian selatan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Di daerah yang didominasi perbukitan karst dan lahan pertanian tadah hujan itu, keberadaan SPBU masih menjadi barang langka. Harapan masyarakat tergantung pada Pertashop, namun kini banyak yang tutup atau tidak beroperasi dengan maksimal.
Awal Juni ini, pemerintah pusat mengumumkan penurunan harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax menjadi Rp12.100 per liter, Pertamax Turbo Rp13.050 per liter, Dexlite Rp12.740 per liter, dan Pertamina Dex Rp13.200 per liter. Sementara harga BBM bersubsidi masih tetap, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter.
Ironisnya, di wilayah bagian selatan Gunungkidul, warga bahkan belum dapat menikmati BBM bersubsidi karena minimnya akses. Tidak adanya SPBU di 8 kapanewon/kecamatan di wilayah selatan menjadi salah satu penyebab utama. Pertashop yang diharapkan menjadi solusi ketersediaan BBM juga banyak yang tutup atau tidak beroperasi dengan maksimal.
Suroyo, warga Kalurahan Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, merasakan betul kesulitan ini. Sebagai petani dan pejabat di Kalurahan yang tinggal tak jauh dari jalur lintas selatan, ia harus menggantungkan kebutuhan BBM pada pengecer di warung-warung kecil.
Kalau mau beli BBM bersubsidi, saya harus ke Wonosari, jaraknya kira kira 24 kilometer dari rumah. Di dekat sini ada beberapa Pertashop, tapi sekarang sudah banyak yang tutup,” ungkap Suroyo.
Ia juga menambahkan, di Kawasan selatan Gunungkidul ada beberapa titik pantai untuk para nelayan. Meski ada beberapa yang sudah melakukan pengurusan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi, namun masih belum mencakup keseluruhan.
Saya berharap pemerintah memikirkan kebutuhan di wilayah selatan Gunungkidul yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas baik pertanian, nelayan, perkantoran, maupun untuk akses sekolah karena angkutan umum hampir tidak ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Asih, seorang pengecer bensin di Kanigoro, Saptosari, juga mengeluhkan aturan pembelian BBM yang semakin ketat. Hingga, untuk mendapatkan harus kucing kucingan dengan Aparat Penegak Hukum dan oknum LSM.
Sekarang beli BBM pakai jerigen itu susah. Harus ada rekomendasi, padahal kami ini hanya membantu warga yang butuh BBM untuk motornya, untuk anak anak sekolah dan mesin pertanian,” keluh Asih.
Pengecer merasa terjepit oleh regulasi yang membatasi pembelian BBM, sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa ditunda. Di sisi lain, pembatasan ini belum diimbangi dengan infrastruktur distribusi yang memadai, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Area Manager Comm Rel & CSR Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan melalui sambungan telepoon, menjelaskan bahwa regulasi penyaluran BBM bersubsidi sudah diatur sesuai dengan kondisi wilayah.
Aturan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen diatur dengan ketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Namun, jika ada permintaan atau kebutuhan khusus di wilayah tertentu, termasuk wilayah terpencil, tentu akan kami pertimbangkan untuk dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Meski demikian, warga berharap ada langkah nyata dari pemerintah dan Pertamina, terutama untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di wilayah-wilayah terluar seperti di selatan Gunungkidul. Mereka mendesak adanya penambahan SPBU, penguatan jaringan Pertashop, atau skema distribusi khusus yang dapat menjangkau desa-desa yang selama ini luput dari pemerataan energi.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah semangat pemerataan energi yang digaungkan pemerintah pusat. Di wilayah selatan Gunungkidul, warga hanya bisa berharap, sembari menunggu tangki-tangki BBM kembali mengalir ke desa-desa mereka.
[Admin/lpbin]
