Beritainternusa.com,Jakarta – Aksi premanisme yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Bahkan, Kementerian Koordinator Politik dan Kemanan membuat satugan tugas khusus untuk menyisir aksi premanisme yang dinilai mengganggu iklim investasi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI, Hilda Kusuma Dewi, menegaskan upaya tersebut juga harus dilakukan dengan tegas dan berkelanjutan. Dia meminta penindakan preman maupun ormas meresahkan jangan hanya dilakukan sekali waktu lalu kembali dibiarkan.
Harus dilakukan terus-menerus, jangan hanya seminggu ramai, lalu hilang lagi. Premanisme ini persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di tengah masyarakat,” ujar Hilda kepada wartawan, Senin (19/5/2025).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP ini meminta aparat penegak hukum menjadi ujung tombak pemberantasan premanisme. Sebab penertiban mereka menjadi tugas dan kewenangan aparat keamanan. Khususnya kepolisian dan bukan masyarakat sipil,” tegas Hilda.
Hilda mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menggelar Apel Siaga Anti Premanisme. Dia berharap, secara simultan operasi terus dilakukan berkala. Dia pun mewanti, jangan sampai premanisme justru mendapat beking dari kelompok tertentu.
Segala bentuk premanisme harus diberantas tuntas, siapa pun pelakunya, meskipun merasa punya backup. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan,” kata Hilda.
Hilda mendorong Satpol PP dapat mendampingi penertiban premanisme bersama Polri di lapangan. Hal ini dilakukan karena preman tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada iklim investasi. Sehingga premanisme dan ormas meresahkan harus segera diberantas.
Kalau petugas keamanannya enggan bertindak atau justru membiarkan, bagaimana masyarakat bisa merasa aman? Ini menyangkut rasa keadilan dan kenyamanan warga,” kata Hilda.
Hilda berharap, operasi pemberantasan premanisme menjadi bagian dari gerakan jangka panjang untuk membersihkan Jakarta dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan berbasis kekuasaan jalanan.
Jakarta harus jadi kota yang ramah, aman, dan beradab. Premanisme tidak boleh punya ruang di sini,” ucap Hilda.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menyampaikan operasi anti-premanisme bertujuan menciptakan situasi kondusif dan iklim investasi yang stabil di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Operasi anti-premanisme ini digelar sejak 9 Mei hingga 23 Mei 2025, dengan pendekatan hukum yang komprehensif, didukung intelijen yang akurat, serta langkah preemtif dan preventif yang terukur.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bakal menindak tegas semua aksi premanisme ataupun kejahatan lainnya yang meresahkan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolri usai melakukan Ground Breaking Pembangunan Asrama Polresta Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kami Polri pasti akan melakukan tindakan tegas siapa pun itu, dan kita tidak pernah melihat background-nya dari mana. Kalau dia mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, maka instruksi kami tindak tegas tanpa padang bulu,” kata Sigit seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (17/5/2025).
Sigit mengungkapkan, Polri telah menggelar Operasi Pekat (penyakit masyarakat) yang digelar secara serentak pada 1 Mei 2025.
Saya kira ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita telah membentuk Operasi Pekat dan operasi ini kita laksanakan serentak di seluruh kewilayahan dari mulai tanggal 1 Mei,” tegas Kapolri.
Dalam Operasi Pekat, Sigit menyebut sasaran utamanya adalah perorangan maupun kelompok yang melakukan aksi meresahkan masyarakat.
Tentunya sasaran kita adalah seluruh permasalahan di lapangan yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok orang, ataukah mungkin dalam tanda kutip yang selama ini membuat masyarakat menjadi resah dan mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari,” ucap Sigit.
Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan melaporkan segala hal yang aksi kejahatan maupun premanisme yang terjadi ke pihak kepolisian.
Tentu itu akan kita tindak tegas dan saya selalu menyampaikan, silakan laporkan kepada anggota kami melalui saluran-saluran yang sudah ada, apakah itu saluran telepon ataupun saluran-saluran yang lain atau datang langsung, silakan,” Sigit menandasi.
Sebagai langkah konkret, Polri telah menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sejak 1 Mei 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini menyasar berbagai bentuk kejahatan yang kerap meresahkan publik, termasuk premanisme.
Masalah aksi premanisme, gangguan di wilayah perindustrian, isu debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO (tindak pidana perdagangan orang), dan terorisme, tentunya ini menjadi tugas yang dititipkan oleh Bapak Presiden,” ujar Sigit.
[Admin/lpbin]
