Beritainternusa.com,Jakarta – Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah mengatakan Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Lantaran dalam pemilu kali ini banyak penyelewengan kekuasaan yang dilakukan secara terang-terangan, sehingga terjadi kompetisi yang tidak adil di antara ketiga paslon capres-cawapres.
Sebab itu tentu penting untuk semua pihak terutama dalam pemilihan presiden, terutama untuk pasangan 01 dan 03 untuk menggugat kemenangan 02 dengan menyertakan barang bukti yang cukup dari semua TPS,” kata Eep dikutip dari YouTube Keep Talking, Minggu (25/2/2024).
Sehingga sampai insiden ini mengulang apa yang Eep sebut sebagai Prabowo Subianto sindrom. Prabowo Subianto sindrom adalah orang yang kalah dalam pemilu dan menggugat dengan barang bukti yang tidak cukup.
Saya bertemu dengan tim legal Prabowo dan Sandiaga Uno yang akan menggugat ke MK. Dari mereka saya paham bahwa ternyata C1 asli yang dibawa sebagai barang bukti gugatan ke MK amat sangat terbatas. Sangat tidak memadai sekali, apalagi mencakup seluruh dokumen C1 dari seluruh dokumen 800.000 TPS,” papar Eep.
Kalah pemilu, menggugat, barang bukti yang kurang, memaksakan gugatan, akhirnya kalah. Saya sebut sebagai Prabowo Subianto sindrom,” terangnya.
Dirinya lantas berharap Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak terkena sindrom tersebut. Apabila ingin menggugat ke MK mengenai hasil pemilu harus disertai bukti yang cukup.
Sebetulnya, kata Eep, kecurangan yang terjadi dalam pemilu kali ini tidak lepas dari penyelewengan kekuasaan.
Dugaan penyelewengan kekuasaan itu bisa diurut dari hulu yang sangat jauh ke belakang. Ketika APBN untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan sosial bagi rakyat ditingkatkan dengan amat sangat dramatis untuk 2023 dan terutama 2024, sejak saat itu semestinya kita tahu ada yang dirancang,” paparnya.
Dilanjutkan dengan putusan MK No 90 Tahun 2023, ada mobilisasi aparatur. Eep lantas meminta partai-partai yang tergabung dalam paslon 01 dan 03 yakni PDIP, PPP, Nasdem, PKS, dan PKB untuk melakukan sesuatu di parlemen.
Jumlah kursi mereka secara gabungan mencapai 314 kursi atau 54,6 persen. Jika mereka solid dan bersikap dengan tegas sangat mudah untuk membangun pansus pemilihan presiden 2024,” pungkasnya.
[Admin/itbin]
