:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/cak-imin-di-Gerakan-Pesantren-Anti-Kekerasan-Seksual.jpg)
Beritainternusa.com,Jakarta – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin menilai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada pesantren di Pati, Jawa Tengah, tidak boleh digeneralisasi sebagai wajah pesantren Indonesia.
Menurutnya, pelaku dalam kasus tersebut bukanlah seorang kiai yang sesungguhnya, melainkan dukun berkedok kiai.
Saya berani menyatakan, apa yang terjadi di Pati, apa yang terjadi di Jawa Barat, bukan kiai yang sesungguhnya. Dukun macak kiai, kira-kira gitu. Dukun berkedok kiai,” kata Cak Imin dalam sambutannya pada acara Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Cak Imin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pesantren gratis tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Kepada masyarakat, jangan mudah percaya dengan istilah mondok gratis, dengan istilah tanpa biaya tanpa dilakukan pengecekan,” ujarnya.
Menurut Cak Imin, pesantren sejak dahulu terbiasa menghadapi keterbatasan ekonomi tanpa harus mengeksploitasi santri.
Cak Imin menyebut tradisi tunggakan biaya santri merupakan hal lazim di lingkungan pesantren.
Insya Allah pesantren dari dulu memang paling siap mengatasi soal keterbatasan biaya. Menukil istilah Gus Kausar soal nunggak bayar, biasa. Lima tahun baru nunggak bayar itu biasa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyatakan Indonesia saat ini telah memasuki kondisi darurat kekerasan.
Kekerasan, kata Cak Imin, tidak hanya terjadi di pesantren, tetapi juga di sekolah, kampus, hingga lingkungan kerja.
Saya secara pribadi berkesimpulan sudah sampai pada level darurat kekerasan. Penculikan anak, penistaan siswa, berbagai kekerasan bahkan di kampus, dan terakhir juga di pesantren,” ujarnya.
Ia menegaskan Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual dibentuk untuk menjaga marwah pesantren sekaligus melakukan pembenahan internal agar kasus serupa tidak terulang.
Ada dua tujuan. Yang pertama tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi jangan sampai merusak nama baik pesantren yang jumlahnya lebih besar dan lebih banyak dibanding kasus yang ada,” katanya.
Cak Imin menilai saat ini terdapat upaya sistematis di media sosial untuk menggeneralisasi kasus kekerasan seksual di pesantren demi merusak citra lembaga pendidikan Islam tersebut.
Saya menangkap ada gerakan di sosial media yang menggeneralisir, mencoba memanfaatkan case by-case untuk menggeneralisasi dan menghancurkan kebesaran pesantren-pesantren kita,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya membenahi relasi kuasa di berbagai sektor kehidupan, termasuk di pesantren. Menurutnya, eksploitasi akibat hubungan antara atasan dan bawahan harus dirombak.
Kekerasan hubungan patron-klien, kekerasan hubungan atasan-bawahan, kekerasan juragan dan anak buah, inilah namanya relasi kuasa. Eksploitasi terjadi di semua lini. Ini harus dirombak,” ujar Cak Imin.
Acara Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual ini turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPPA Arifah Fauzi, serta perwakilan Polri.
[Admin/tbbin]
