Beritainternusa.com,Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah segera membekukan izin operasional perusahaan taksi yang diduga terlibat dalam insiden kecelakaan di perlintasan sebidang Bekasi Timur, hingga proses investigasi selesai dilakukan secara menyeluruh.
Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya dan Kereta Rel Listrik (KRL) terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam, yang sempat mengganggu perjalanan dan aktivitas perkeretaapian di jalur tersebut.
Rieke menegaskan peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan biasa karena menimbulkan korban jiwa dan luka dalam jumlah besar. Ia bahkan menyebut terdapat sekitar 15 korban meninggal dunia dan lebih dari 90 orang luka-luka, serta potensi kerugian negara yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Itu nyawa loh, 15 orang, 90 orang di rumah sakit, luka. Berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar kerugian negara,” kata Rieke seperti dikutip dari akun instagram riekediahp, Rabu (29/4/2026).
Rieke juga menyoroti aspek tanggung jawab perusahaan yang disebutnya belum menunjukkan sikap memadai pascakejadian. Ia menilai permintaan maaf dan evaluasi harus disertai langkah konkret, termasuk penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran perizinan.
Jangan cuma minta maaf, ini soal nyawa. Jangan karena bosnya orang luar lalu tidak punya kepentingan terhadap Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rieke meminta agar izin operasional perusahaan transportasi terkait, yakni Green SM, segera dibekukan sementara waktu sampai hasil investigasi keluar. Ia juga mendesak keterlibatan lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan dan KPPU untuk menelusuri dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan praktik usaha tidak sehat.
Menurutnya, perizinan perusahaan yang baru berjalan sejak 2024 hingga penerbitan izin operasional pada 2025 perlu diaudit ulang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Di sisi lain, Rieke turut menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan mengapresiasi petugas di lapangan yang menangani situasi pascakecelakaan.
Ia juga menyebut dukungan pemerintah, termasuk rencana alokasi anggaran perbaikan infrastruktur perlintasan sebidang, sebagai langkah penting yang perlu segera direalisasikan.
Sementara itu, ia mengutip komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan infrastruktur keselamatan transportasi, termasuk rencana pembangunan flyover di titik-titik rawan kecelakaan.
Harus ada langkah strategis nasional untuk pembenahan jalur perkeretaapian, termasuk flyover di titik rawan,” ujarnya.
[Admin/mdbin]
