Beritainternusa.com,Jakarta – Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta Heni Mulyani menyatakan jumlah anak yang tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara mencapai lebih dari 22 ribu orang.
Hal itu disampaikannya berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kondisi ini menjadi tantangan bersama dan harus ditangani secara lintas sektoral,” kata Heni Mulyani saat Penandatanganan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun di Jakarta Utara, Selasa (28/4/2026). Karena bukan semata isu pendidikan, melainkan persoalan sosial yang krusial,” sambungnya.
Menurut Heni, program wajib belajar menunjukkan pemerintah–termasuk pemerintah daerah–harus menyediakan layanan pendidikan selama 13 tahun bagi seluruh anak tanpa terkecuali.
Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak tersebut terpenuhi,” kata Heni.
Ia menambahkan sejak 2025 lalu, kebijakan wajib belajar meningkat dari 12 tahun menjadi 13 tahun dengan tambahan satu tahun prasekolah.
Tambahan satu tahun bukan di atas, tetapi di bawah, yakni satu tahun prasekolah atau PAUD yang kini menjadi bagian dari wajib belajar,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan tantangan pendidikan di Jakarta Utara masih cukup besar terutama tingginya jumlah anak tidak sekolah. Menurut dia, hal ini membutuhkan perhatian serius dan kerja bersama lintas sektor.
Tidak ada yang bisa bekerja sendiri dan semua harus bergerak bersama sesuai fungsi dan kewenangannya,” kata dia.
Hendra menerangkan Pemkot Jakarta Utara mengambil sejumlah langkah strategis dalam menangani anak tidak sekolah.
Beberapa di antaranya Mulai dari penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran dan verifikasi data anak tidak sekolah atau ATS secara akurat, optimalisasi peran Bunda PAUD dan masyarakat, hingga pendekatan kolaboratif dan persuasif agar anak kembali bersekolah.
