Beritainternusa.com,Semarang –  Kontroversi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang meroket hingga 250 persen akhirnya sampai ke telinga gubernur Jawa Tengah.

Gubernur Ahmad Luthfi secara tegas turun tangan dan memberikan instruksi langsung kepada Bupati Pati, Sudewo, untuk segera meninjau ulang kebijakan kontroversial tersebut.

Gubernur Luthfi  memberi peringatan keras agar pemerintah daerah tidak membuat kebijakan yang justru menyengsarakan rakyatnya sendiri.

Ia menilai, kenaikan pajak memang diperbolehkan sebagai sumber pendapatan daerah, namun angkanya harus rasional dan tidak mencekik.

Kenaikan itu boleh-boleh saja, namun besarannya tidak boleh membebani masyarakat,” kata Ahmad Luthfi, di Purworejo, Kamis (7/8/2025).

Menyikapi kegaduhan yang telah memicu rencana demonstrasi besar-besaran di Pati, Ahmad Luthfi langsung mengeluarkan tiga instruksi kunci untuk Bupati Sudewo.

Pertama, ia menuntut adanya kajian yang komprehensif dan mendalam. Luthfi bahkan menyarankan agar Pemkab Pati melibatkan pihak independen seperti akademisi dari universitas untuk memastikan objektivitas kajian.

Kedua, Luthfi menekankan bahwa setiap kenaikan harus mutlak disesuaikan dengan daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat Pati saat ini.

Poin ketiga, yang merupakan penegasan dari poin sebelumnya, adalah hasil akhir dari kajian tersebut tidak boleh membebani perekonomian warga yang sedang berjuang.

Prinsip, tidak boleh membebani dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Lakukan kajian yang komprehensif,” tegas Luthfi.

Intervensi Gubernur ini tak lepas dari situasi di Pati yang kian memanas. Warga yang merasa tercekik dengan kenaikan PBB yang fantastis telah berencana menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025.

Suasana bahkan sempat diwarnai kericuhan kecil saat Pemkab Pati melakukan penertiban terhadap kotak donasi yang digalang warga untuk membiayai aksi protes tersebut.

Melihat potensi gejolak sosial ini, Luthfi juga mendesak Bupati Sudewo untuk segera membuka keran komunikasi seluas-luasnya.

Menurutnya, pemerintah harus proaktif menyerap aspirasi publik sebelum menetapkan sebuah kebijakan.

Buka ruang-ruang publik dan lakukan sosialisasi. Tangkap aspirasi publik. Sehingga pembangunan wilayah ke depannya bisa berkesinambungan,” katanya lagi.

Luthfi memberikan sinyal kuat bahwa jika aturan yang ada terbukti memberatkan, maka tidak ada pilihan lain selain merevisinya.

Ia meminta proses revisi dilakukan secepatnya untuk meredam keresahan di tengah masyarakat.

Lakukan sosialisasi dengan tepat, agar bisa dipahami masyarakat. Prinsip, kebijakan yang diambil tidak boleh membebani masyatakat,” tandasnya.

[Admin/scbin]