Beritainternusa.com,Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga minyak yang merugikan negara hingga ratusan triliun.
Bagi buruh, ini adalah kejahatan luar biasa yang harus diawasi ketat, agar tidak berakhir seperti kasus Harvey Mois dan Dirjen Anggaran Kemenkeu, yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah atau pejabat di badan usaha milik negara (BUMN), telah melukai para buruh.
Korupsi sangat menyakitkan buruh, apalagi hingga triliunan rupiah, di tengah maraknya ribuan buruh yang kena PHK sehingga kehilangan pekerjaan dan pendapatannya,” tutur Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (27/2/2025).
Sepanjang tahun 2024, kata dia, ratusan ribu buruh tekstil dan garmen sudah terkena PHK dan menjadi pengangguran. Awal tahun 2025, hampir seribu pekerja Sanken Indonesia kena PHK karena pabriknya tutup. Lebih dari seribu buruh Yamaha Music juga kena PHK karena pabriknya direlokasi ke Cina. Ratusan buruh di PT Tokai Bekasi pun mengalami PHK.
Sementara, ribuan buruh di industri otomotif, terutama di pabrikan truk dan dump truck, berpotensi terkena PHK akibat impor truk dari China yang semakin tidak terkendali.
Lalu, di mana Menteri Investasi yang juga menjadi bagian dari BPI Danantara dalam mencegah PHK besar-besaran di sektor riil ini? Di mana fungsi pengawasan Menteri BUMN terhadap korupsi di Pertamina? Apa yang sudah dilakukan oleh Menaker, Menperin, dan Menko Perekonomian terhadap situasi ini?” tanya Said Iqbal.
Ia pun menyebut, masihkah buruh akan percaya kepada BPI Danantara yang dikelola oleh orang yang sama, sementara kasus-kasus di atas terus terjadi. Korupsi yang mencapai triliunan rupiah dilakukan secara membabi buta, sementara PHK besar-besaran dibiarkan tanpa ada upaya pencegahan.
Oleh sebab itu, buruh mengancam akan melakukan aksi besar-besaran terhadap kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga dan ancaman PHK di sektor riil.
Presiden Partai Buruh mempertanyakan, bagaimana mungkin rakyat masih percaya pada BPI Danantara, jika dikelola oleh menteri-menteri yang gagal dalam melakukan fungsi pengawasan.
Apakah rakyat masih bisa percaya pada Danantara, jika dikelola oleh orang yang sama,” pungkas Iqbal.
[Admin/itbin]
