Beritainternusa.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan jika presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara menuai polemik di masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta menilai pernyataan Presiden Jokowi akan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi rancu dan membahayakan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terangan kepada salah satu pasangan capres,” kata Kaka kepada awak media, Kamis (25/1/2024).
Kaka menjelaskan, bahwa Presiden adalah presiden, bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia , maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden,” ucap Kaka.
Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.
Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres,” ungkapnya.
Dia menduga adanya politik dinasti yang dibuat Jokowi untuk menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024.
Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan , fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024,” tegasnya.
Selain itu, dia menegaskan bahwa jika Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur.
Kalau Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur,” bebernya.
[Admin/itbin]
