Pemkab Tuban Jawa Timur Tepis Temuan KPK Terkait Pengerjaan Proyek Lampu Jalan

Beritainternusa.com,Jatim –  Pemerintah Kabupaten Tuban Jawa Timur menepis adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara harga dan spesifikasi tiang serta kap lampu pada proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP).

Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) DLHP Tuban, Slamet Hariyanto, menegaskan bahwa seluruh pengerjaan proyek telah sesuai dengan ketentuan.

Kalau menurut saya, yang dimaksud tidak sesuai spesifikasinya itu dari mana? yang jelas kita sudah menyesuaikan semua sesuai dengan spesifikasi,” kata Slamet, Jumat (19/9/2025).

Ia menyebut pengadaan PJU merujuk pada standar harga satuan yang berlaku, bahkan berada di bawah standar. Saya kira sudah di bawah standar harga satuan semua yang kita gunakan,” ujarnya.

Menurut Slamet, evaluasi pekerjaan juga dilakukan secara berkala oleh jajaran DLHP, termasuk kepala dinas. Evaluasi tetap ada. Dari dinas sendiri juga selalu mengevaluasi hasil kinerja, terutama Pak Kepala Dinas akan selalu mengevaluasi,” imbuhnya.

Meski demikian, Slamet mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan proyek, yang namanya manusia tetap ada kurangnya, tidak ada yang sempurna,” ucapnya.

Slamet menegaskan, pengerjaan proyek PJU melibatkan banyak rekanan yang dipilih melalui e-katalog, bukan hanya satu pihak. Ia menyebut, proyek PJU tahun lalu menyerap anggaran sekitar Rp68 miliar dengan pembangunan 2.010 titik pada tahap pertama. Jumlah itu kemudian bertambah menjadi 2.717 titik dalam perubahan APBD.

Temuan dugaan ketidaksesuaian tersebut sebelumnya disampaikan KPK dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 5 Agustus 2025. Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menekankan temuan itu sebagai bahan refleksi.

Semua temuan ini bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai bahan refleksi bersama. Jangan sampai pengadaan hanya jadi formalitas tanpa dampak nyata,” kata Ely.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky membantah adanya persoalan tersebut. Nggak ada, nggak ada. Itu nggak ada namanya temuan,” tegasnya.

Di tengah isu tersebut, Pemkab Tuban juga melakukan mutasi pejabat DLHP. Kepala DLHP sebelumnya, Bambang Irawan, dipindah menjadi staf ahli bupati. Saat ini, lelang terbuka tengah digelar untuk mengisi jabatan tersebut, dengan tiga nama yang lolos seleksi, yakni Plt Kepala DLHP Anton Tri Laksono, Sekretaris Bapperida Danang Tri Nohandono, dan Kabag Perekonomian Setda Handrijanto.

Bupati Lindra menyebut, pengisian jabatan akan diumumkan dengan “kejutan”. “Harus ada kejutan yang membuat semangat kerja semakin baik,” pungkasnya.

[Admin/lpbin]