Beritainternusa.com,Jakarta – Pengamat hukum Pieter C Zulkifli menilai sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keadilan, justru kini menjadi alat para penguasa untuk melindungi diri bersama kroninya. Ia pun menyoroti fenomena kemunduran hukum yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.
Hukum yang bisa dibeli hanya akan menciptakan penjahat-penjahat baru yang berlindung di balik atribut kehormatan, menjauhkan keadilan dari rakyat,” kata Pieter dikutip dari Kompas, Rabu (28/8/2024).
Ia berpandangan, reformasi dan perubahan yang diharapkan dari amandemen UUD 1945 ternyata tidak lebih dari sekadar alat politik untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan.
Mantan politikus Demokrat ini pun menilai, retorika indah tentang Indonesia maju dan Indonesia emas hanyalah “selimut tebal” yang menutupi kenyataan pahit.
Pieter berpendapat jika rakyat semakin lelah, maka harapan untuk hidup menjadi lebih baik semakin menipis. Pada akhirnya, kepercayaan terhadap institusi negara dan para pemimpin pun semakin pudar.
Bahkan, tokoh agama, budayawan, dan pemimpin opini publik yang seharusnya menjadi pilar kebenaran, justru terjebak dalam pusaran kekuasaan.
Pieter pun menyoroti adanya agenda-agenda terselubung di balik janji politik yang kerap dilontarkan para elite. Terlebih, agenda itu hanya menguntungkan kelompok tertentu atau segelintir orang.
Pieter menyebut, kebenaran dan kejujuran yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pemerintahan sering kali dikorbankan demi ambisi kekuasaan.
Para politisi yang korup tidak jarang menjadi pengkhianat bangsa, menjual kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi dan golongan,” ujar Pieter.
Menurutnya, Indonesia adalah gambaran nyata dari bangsa yang tengah berjuang untuk keluar dari belenggu kegelapan. Sejarah mencatat bagaimana bangsa ini pernah dijajah sangat lama dan sangat menderita, namun luka akibat penjajahan itu seakan tak kunjung sembuh.
Bukan rahasia lagi, kata Pieter, bahwa para penguasa dan elite politik lebih sering memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, ketimbang memperhatikan masa depan rakyat. Pasca-kemerdekaan, kekuasaan politik yang kotor terus merajalela, menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa,” pungkasnya.
[Admin/itbin]
