Beritainternusa.com,Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam kesempatan ini, Prabowo meminta agar penindakan terhadap judi online semakin dipertegas.
Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan Prabowo tidak ingin penindakan hanya men-takedown atau menghapus situs judi online. Namun, Prabowo memerintahkan agar aliran dana terkait judi online ditelusuri.
Tadi Bapak minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya takedown situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya, itu ditelusuri,” kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dia menekankan bahwa pemerintah akan berperang serius terhadap judi online. Hasan menyebut Prabowo meminta jajarannya bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi judi online di Indonesia.
Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online. Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara yang untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara,” lanjutnya.
Hasan menyampaikan pentingnya menjalin kerja sama dengan negara lain untuk mengatasi judi online. Salah satunya, untuk menelusuri operator judi online yang berada di luar negeri. Makanya penting itu untuk didalami kerja sama itu tadi. Itu perintahnya Presiden,” ujar Hasan.
Sebelumnya, pemerintah terus memperketat regulasi guna menekan maraknya judi online (judol) di Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah pengetatan aturan terkait kartu SIM prabayar dan pembuatan paspor yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku judi online.
Upaya ini dilakukan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan dalam praktik ilegal tersebut.
Anggota Komisi I DPR Sumail Abdullah, menyoroti kemudahan memperoleh kartu SIM prabayar tanpa verifikasi identitas yang ketat sebagai salah satu faktor utama berkembangnya judi online.
Dia menekankan bahwa peredaran SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu harus diperketat.
Banyak identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online. Jika sistem registrasi kartu SIM diperketat, maka ruang gerak pelaku judi online bisa dibatasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti operator seluler yang dinilai lebih mementingkan keuntungan dibanding membantu pemberantasan judi online.
[Admin/mdbin]
