Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto

Beritainternusa.com,Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati atau Titiek Soeharto meminta kementerian dan lembaga tak perlu takut pada oligarki. Dia menegaskan, DPR RI akan selalu ada di belakang kementerian/lembaga.

Hal itu diungkapkan Titiek kepada awak media di sebelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono usai rapat bersama di Kompleks Parlemen DPR RI hari ini. Pernyataan itu dilontarkan Titiek, merespons adanya perusahaan besar yang memiliki SHGB dan SHM di area pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Titiek menegaskan, DPR akan mendukung langkah kementerian dalam jalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR RI sebagai wakil rakyat, dan juga kementerian menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat” ucap Titiek.

Kendati demikian, ia menilai, kementerian tak perlu takut kepada oligarki dalam menjalankan tugas. Pasalnya, Titiek menjamin, DPR RI akan senantiasa ada di belakang kementerian.

Saya rasa ga perlu takut lagi, tanpa harus dikasih tahu kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR RI ada di belakang kementerian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Titiek menyampaikan apresiasi kepada KKP yang telah melakukan tindakan dalam mencabut pagar laut misterius. Namun, ia tetap menuntut agar KKP terus melakukan pengusutan terhadap pagar laut tersebut.

Saat ini kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pagar ini di lautan yang tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapa pun. Kami minta KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu,” tutur dia.

Selain itu, Titiek meminta agar pelaku yang merupakan dalang pagar laut bisa membayar ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dalam mencabut pagar laut itu. Di samping itu kemarin ada pencabutan pagar yang mengerahkan banyak aparat untuk pencabutan 30 km ini tentu ada biaya yang timbul yang besar. Kami minta siapa pun nanti yang bersalah melanggar hukum ini mereka harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan ini,” pungkas Ketua Komisi IV DPR RI itu.

[Admin/itbin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here