Beritainternusa.com,DIY – Sebuah teatrikal yang tak biasa disajikan dalam Aksi Jogja Memanggil Jilid Dua di jalan Malioboro Jogjakarta, Selasa (27/8/2024)
Massa aksi dengan tegas menyuarakan tuntutan mereka dengan cara yang dramatis, menampilkan Guillotine atau alat eksekusi yang identik dengan Revolusi Prancis.
Guillotine raksasa yang diusung oleh para demonstran ditempatkan di depan pintu gerbang Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.
Simbol kematian ini bukan sekadar properti aksi, melainkan pernyataan politik yang sarat makna.
Bagi para demonstran, Guillotine merepresentasikan sistem yang dianggap telah “memancung” harapan dan aspirasi rakyat. Penggunaan Guillotine dalam aksi ini bukan tanpa alasan.
Simbol kematian ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi rakyat.
Dalam konteks aksi ini, Guillotine merepresentasikan kekuasaan yang dianggap telah bertindak sewenang-wenang dan menindas rakyat.
Hadirnya Guillotine juga menunjukkan bahwa massa menuntut perubahan sistemik yang mendasar.
Selain itu, Guillotine jadi merupakan simbol protes terhadap rezim Jokowi yang dinilai merusak sistem kenegaraan dan terjadi pelecehan konstitusi selama kepemimpinan Presiden Jokowi.
Gerakan ini menolak segala pelecehan, kerusakan sistem kenegaraan, konstitusi di eksekutif dan legislatif,” ungkap seorang massa aksi, Reformati.
Ia menyebut ancaman terhadap rakyat masih berpotensi terjadi di pemerintahan berikutnya, yaitu di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya oposisi rakyat dinilai harus dibangun dan dijaga.
Oposisi rakyat harus dibangun. Potensi penindasan masih ada. Di pemerintahan Prabowo, Gibran masih akan mendapat ancaman yang sama,” ungkap Reformati.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat kembali turun ke jalan dalam unjuk rasa bertajuk Jogja Memanggil. Aksi pertama dilakukan pada Kamis (22/8/2024).
Terdapat kesamaan dari kedua aksi ini, yaitu sebagai simbol perlawanan dan wujud kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
[Admin/tbbin]
