Beritainternusa.com,Jakarta – Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani mengatakan partai politik dan anggota DPR saat ini sedang dalam kondisi tersandera. Pasalnya, partai-partai politik dengan mudahnya dikuasai oleh Presiden Jokowi untuk memenuhi ambisi politiknya.
Salah satunya ia menyebut tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Saiful mencontohkan salah satu partai besar yang harus merelakan posisi capres-cawapres diberikan kepada Gibran.
Dengan situasi saat ini sebagai politisi sesungguhnya tidak happy. Logis. Bagaimana mungkin seorang tokoh partai besar yang bisa menjadi calon presiden, jadi calon wakil presiden pun tidak bisa. Bagaiman tidak mangkel? Ketua partai besar tidak bisa jadi apa-apa. Tapi dengan mudahnya dikasihkan kepada putra mahkota. Mereka sesungguhnya sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (1/2/2024).
Tapi karena situasi politik di mana presiden butuh kekuatan untuk memperpanjang masa jabatannya, para ketua partai tidak memiliki pilihan lain. Ia mengaku fenomena ini baru kali ini terjadi.
Saya melihat di situ ada gejala-gejala ini tidak terjadi, sekarang ini terjadi di mana partai-partai politik ditaklukkan dengan mudahnya oleh presiden untuk mendukung kepentingan politiknya. Untuk mendukung anaknya,” tutur Saiful.
Padahal, katanya, Gibran yang disodorkan untuk menjadi cawapres tergolong masih muda usia berpolitiknya. Dan masih memiliki banyak kesempatan ke depannya apabila dilakukan dalam kesempatan normal.
Tapi ini tidak dilakukan secara normal. Kan sempat ada pembicaraan untuk menggunakan hak angket di DPR. Sempat dimunculkan oleh PDIP tapi hilang (karena takut ancaman pemeriksaan oleh Kejagung). Mereka bisa dikriminalisasi,” tuturnya.
Dengan berbagai fenomena tersebut, dengan tegas Saiful mengatakan saat ini presiden menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga sah untuk dimakzulkan.
Kekuasaan sekarang sudah menyalahgunakan wewenangnya, dalam hal ini menggunakan hukum untuk kepentingan politik. Bukan sebaliknya, sebaliknya kan politik harus tunduk dengan hukum. Itu penyimpangan menurut saya,” ujarnya.
[Admin/itbin]
