Beritainternusa.com,Jakarta – Sejumlah tokoh purnawirawan Jenderal TNI dan Polri mendukung KGPH Panembahan Agung Tedjowulan untuk mengelola Keraton Kasunanan Surakrta Hadiningrt. Terbaru, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri untuk menyatakan dukungan resmi kepada Tedjowulan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kraton Majapahit, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Selain sebagai ajang reuni oleh Tedjowulan kepada para seniornya di TNI, pertemuan itu juga menjadi panggung penegasan sikap para tokoh bangsa terhadap masa depan pengelolaan cagar budaya di Solo.
Juru bicara Panembahan Agung Tedjowulan, Kangjeng Pakoenegoro, mengonfirmasi bahwa Hendropriyono secara eksplisit mendukung langkah pemerintah yang menunjuk Tedjowulan sebagai pelaksana pengelolaan Keraton Solo.
Pak Hendropriyono secara eksplisit menyatakan dukungan pada Panembahan Agung Tedjowulan yang telah ditunjuk pemerintah menjadi pelaksana pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” kata Pakoenegoro dilansir dari keterangan tertulis yang diterima awak media pada Minggu (8/2/2026).
Dukungan tersebut tidak main-main, lanjut Pakoenegoro, setidaknya sejumlah nama besar hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Laksamana (Purn) Yudo Margono. Dari korps Bhayangkara, hadir mantan Kapolri Jenderal (Purn) Roesdiaharjo, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, hingga Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Tak hanya itu, tokoh-tokoh seperti mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun, hingga sejumlah Sultan dari berbagai penjuru Nusantara turut menjadi saksi pernyataan dukungan tersebut.
Dalam pidatonya, Hendropriyono menegaskan bahwa pihaknya berdiri di belakang keputusan pemerintah. Ia berharap penunjukan Tedjowulan menjadi titik balik bagi Keraton Solo untuk lebih maju dalam membina kebudayaan nasional.
Kami semua di sini menerima kedatangan Pak Tedjowulan dengan maksud dan sikap bahwa kami mendukung Pak Tedjowulan di dalam keputusan pemerintah,” tegas Hendropriyono. Bahkan, ia melontarkan harapan agar pemerintah melangkah lebih jauh dengan menobatkan Tedjowulan secara resmi.
Sebagaimana diketahui, langkah Tedjowulan ini berpijak pada Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Fadli Zon pada 12 Januari 2026 lalu. Tedjowulan diberi mandat sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai peringkat nasional.
Menanggapi dukungan para seniornya di militer, Tedjowulan yang berpangkat terakhir Kolonel ini menyatakan kesetiaannya pada perintah negara. Ia menepis anggapan bahwa mandat ini digunakan untuk merebut takhta secara sepihak.
Ada petunjuk dari Sawarga Sri Susuhunan Paku Buwono XII kepada saya. Beliau bersabda bahwa tetap harus ada Ratu di Tanah Jawa. Sebab, yang momong Tanah Jawa bukan Presiden, melainkan Ratu,” ungkap Tedjowulan.
Ia menjelaskan filosofi “Ratu” yang dimaksud berasal dari kata Rat (jagat) dan Kedatu (pemimpin). Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki jiwa selembut ibu dan mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin rakyat. Dengan dukungan dari para jenderal purnawirawan ini, posisi Tedjowulan dalam tata kelola keraton diprediksi akan semakin kuat di masa mendatang.
[Admin/spbin]
