Beritainternusa.com,Jakarta – Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendorong pengusutan tuntas kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi).
Memang di dalam pengusutan kejahatan judi online ini harus lengkap, harus tuntas, semua yang terlibat itu harus diproses hukum, tidak boleh ada yang dilindungi, apalagi hanya berhenti sampai ke level operator, harus level ke pembuat kebijakan yang membiarkan terjadinya judol,” kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rahman, dikutip dari DetikCom, Selasa (26/11/2024).
Ia menduga kasus pembukaan blokir judi online ini terorganisasi. Menurutnya, ada keterlibatan oknum pejabat yang melakukan pembiaran, sehingga hal itu harus diusut.
Juga misalnya harus diusut aliran-aliran dana kepada pejabat di Komdigi, mengapa bisa sampai peristiwa judol itu terus berlangsung, kejahatan ini terorganisir, bisa terus berlangsung tanpa ada konsekuensi,” jelasnya.
Ini harus diusut gitu ya, siapa saja yang menerima aliran dana dari judol ini. Jadi tidak boleh berhenti hanya di level operator. Bahkan dibuka kemungkinan untuk meneliti, apakah ini juga mengalir ke level pimpinan tertinggi di Komdigi sebelumnya, dulu di Kominfo,” imbuhnya.
Zaenur menyebutkan, jika oknum pejabat di Komdigi menerima setoran kasus mafia judi online ini, itu termasuk suap. Ia meminta agar dugaan tindak pidana korupsi itu diproses secara tuntas.
Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang menerima setoran, setoran itu merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang harus diproses secara hukum. Tentu penyidik bisa menggunakan banyak instrumen untuk membantu mengungkap perkara ini, menggunakan bantuan transaksi keuangan dari PPATK, kemudian juga dengan melakukan digital forensik, mengembangkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi, atau tersangka terdahulu,” jelasnya.
Zaenur berharap kasus mafia judi online ini diusut sampai tuntas. Termasuk pihak yang mendapatkan manfaat dari kasus ini.
Pada intinya harus dibongkar secara utuh, harus secara lengkap. Harus dibongkar kemungkinan sampai ke pihak-pihak yang melindungi, yang menerima manfaat yang besar dari operasi ini,” jelasnya.
[Admin/itbin]
