:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Salinan-ijazah-Jokowi-yang-diberikan-KPU-ke-Bonatua.jpg)
Beritainternusa.com,Jakarta – Isu soal ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik dan menyeret sejumlah nama tokoh nasional.
Beberapa tokoh yang ikut terseret dalam polemik ijazah Jokowi antara lain Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Rizieq Shihab, seiring meluasnya perbincangan di ruang publik dan media sosial.
Belakangan muncul nama mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla (JK) juga turut disebut dalam dinamika isu tersebut. Tudingan Rismon Sianipar terhadap JK sempat viral di media sosial.
Dalam video yang beredar Rismon menyebut sosok pendana di balik kasus ijazah Jokowi. Rismon sendiri sempat menyandang status tersangka dalam kasus ijazah Jokowi.
Kini Rismon sendiri sudah mengajukan RJ (restorative justice) ke Polda Metro Jaya dan sudah menemui Jokowi di Solo untuk meminta maaf.
Berikut ini rangkum sikap tokoh yang terseret terkait polemik isu Ijazah Jokowi.
Dalam video yang diunggah kanal YouTube Dibikin Channel pada Minggu (22/3/2026) lalu, Puan dinarasikan sebagai koordinator penyebaran informasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Dia disebut menjadi koordinator bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.
Adapun hubungan ini dinarasikan dalam video tersebut telah disampaikan oleh ahli digital forensik, Rismon Sianipar.
Sementara, kasus ijazah Jokowi dinarasikan telah dibicarakan oleh AHY, Puan, dan Rizieq melalui rekaman suara yang dibocorkan oleh Rismon.
Rismon Sianipar menyebut pertemuan itu wujud adanya persekongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara (Jokowi -red).”
Rismon berani menyebut bahwa dalam rekaman tersebut, terdengar suara-suara yang identik dengan tokoh-tokoh nasional. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, tokoh sentral Habib Rizieq Shihab, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan muncul dalam pusaran perackapan tersebut,” kata pengisi suara dalam video tersebut.
Puan, AHY, dan Rizieq Shihab, dinarasikan telah membagi peran terkait penyebaran informasi hingga soal dilimpahkannya kasus ijazah Jokowi ke pengadilan. Selain itu, mereka juga dituding membiayai rencana tersebut sebesar Rp50 miliar.
PDIP berencana melaporkan kanal YouTube bernama Dibikin Channel ke kepolisian buntut unggahan video yang menyebut Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjadi koordinator untuk menggaungkan kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Adapun video itu diunggah oleh kanal YouTube tersebut pada Minggu (22/3/2026) lalu.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan narasi yang menyebut bahwa Puan terlibat dalam kasus ijazah Jokowi adalah bohong atau hoaks.
Ini (tuduhan terlibat kasus ijazah Jokowi) fitnah terhadap Mbak Puan. Tidak ada kepentingan Mbak Puan untuk mengurusi ijazah Jokowi,” katanya ketika dihubungi, Kamis (26/3/2026).
Guntur menegaskan pihaknya tengah membahas terkait rencana pelaporan terhadap akun tersebut ke kepolisian.
Kami sedang bahas untuk membawa kasus ini ke jalur hukum atas fitnah kanal tersebut. Namun yang lebih penting lagi kami harus sampaikan ke masyarakat, isu itu adalah fitnah dan hoaks,” tegasnya.
Dia menduga ada kepentingan tertentu dari pemilik kanal YouTube tersebut sehingga memfitnah Puan. Namun, dia tidak menjelaskan kepentingan apa yang dimaksud.
Pasti ada pihak tertentu yang punya kepentingan sepihak dalam fitnah ini yang ingin menyeret nama besar Mbak Puan dalam pusaran kasus yang nggak jelas ini,” ujarnya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh organisasi sayap Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI).
Ketua Harian DPN BMI, Aditiya Utama, menegaskan pihaknya mendukung langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat untuk menyeret pengelola kanal Youtube tersebut ke ranah hukum agar ruang digital Indonesia bersih dari produsen hoaks.
Di samping langkah hukum formal, BMI juga akan bergerak menginvestigasi mandiri untuk mengungkap dalang di balik kanal penyebar narasi menyesatkan tersebut.
BMI akan mencari tahu siapa yang mendanai dan siapa aktor intelektual di balik konten ini, karena BMI tidak akan membiarkan simbol kepemimpinan AHY diserang oleh pengecut yang bersembunyi di balik layar,” katanya.
Terpisah, Kepala BHPP Demokrat, Muhajir menyebut pihaknya masih mempelajari isi konten dari kanal YouTube tersebut sebelum membuat laporan.
Akan kami pelajari terlebih dahulu mengenai hal tersebut, apakah kita ke depannya akan ambil langkah hukum atau tidaknya,” tuturnya.
Senada, JK bakal melaporkan Ahli Digital Forensik, Rismon Sianipar buntut tudingan yang menyebut jadi pendana kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam informasi yang beredar, JK disebut menggelontorkan uang sebesar Rp 5 miliar dalam kasus yang sudah lama menjadi perbincangan tersebut.
JK mengatakan pelaporan terhadap Rismon akan dilayangkan terkait dugaan pencemaran nama baik.
Jadi saya ingin katakan karena itulah, maka besok pengacara, itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim Saudara Rismon, untuk mencari kebenaran, menetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar,” kata JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Ia membantah keras tudingan tersebut. Bahkan, JK mengaku tidak mengenal Rismon Sianipar secara pribadi.
Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apa pun, ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal, ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak,” jelasnya.
Kuasa Hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang menepis menuding Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) sebagai pendana dalam isu ijazah Jokowi.
Menurut Jamhada, Rismon tidak pernah menyebut nama JK dan mengatakan pernyataan yang beredar dibuat Artificial Intelligence (AI).
Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama pak JK,” kata Jahmada Girsang saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (5/4/2026).
Rizieq Shihab enggan untuk melaporkan pemilik kanal YouTube “Dibikin Channel” yang menuduhnya sebagai koordinator dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Sikap ini berbeda dengan yang dilakukan PDIP dan Demokrat.
Adapun PDIP menempuh jalur hukum setelah Ketua DPP PDIP, Puan Maharni juga dituduh sebagai koordinator tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Sementara, Demokrat melaporkan pemilik kanal YouTube “Dibikin Channel” setelah ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut dituduh sebagai koordinator.
Dia menegaskan tuduhan yang disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube tersebut adalah fitnah.
Ada lagi kemarin yang bercerita punya rekaman pembicaraan saya dengan AHY dan dengan Puan Maharani dalam rangka mempersoalkan ijazah palsu Jokowi. Saya katakan, ini adalah bualan,” katanya dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television.
Rizieq menegaskan dirinya tidak akrab dengan AHY dan Puan. Sehingga, dia membantah telah melakukan pembicaraan dengan mereka untuk mempermasalahkan keabsahan ijazah Jokowi.
Saya tidak kenal AHY, saya tidak pernah ketemu dan telepon-teleponan dengan AHY. Saya tahu AHY hanya dari media. Saya hanya tahu dia sebagai putra Presiden Bapak SBY.”
Begitu pula dengan Puan Maharani, saya nggak kenal. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah bertelepon atau bertemu. Tidak ada hubungan komunikasi sampai saat ini,” tegasnya.
Kendati demikian, Rizieq masih belum berpikiran untuk menempuh jalur hukum terkait fitnah tersebut.
Ini para pengacara mengatakan ‘Habib, kita wait and see dulu’. Cuma sebagian pengacara bilang ‘kita laporkan dulu, kalau nggak dilaporin dulu nanti masyarakat nganggap benar’.”
Saya bilang nggak lihat saja, ini kan orang cuma pengin cari tenar saja. Biarkan saja, kalau dia menguap bagaikan asap tidak berati, tidak usah diperkarakan,” katanya.
Rizieq menegaskan pihaknya baru menempuh jalur hukum ketika tuduhan tersebut berkembang ke arah politis.
Tapi kecuali kalau isu tersebut berkembang menjadi isu politik berbahaya, baru kita coba agar advokat atau pengacara kita berbicara,” tegasnya.
Polemik ijazah Presiden Jokowi adalah salah satu isu politik yang sempat ramai dibicarakan di publik, terutama di media sosial dan kanal YouTube. Berikut gambaran lengkapnya:
Awal Munculnya Isu
- Isu ini bermula dari tuduhan bahwa ijazah Jokowi, baik dari SD, SMP, SMA, maupun UGM, tidak asli.
- Tuduhan tersebut pertama kali ramai diangkat oleh sejumlah pihak di media sosial dan kemudian dilaporkan ke polisi.
Proses Hukum
- Polda Metro Jaya menerima laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.
- Beberapa pihak yang menyuarakan isu ini, seperti Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan mengakui ijazah Jokowi asli.
- Kasus ini masih menjadi polemik karena belum ada putusan hukum yang menyatakan tuduhan tersebut benar.
Sikap Jokowi
- Jokowi menegaskan tidak mau berspekulasi atau menuduh siapa pun.
- Ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk membuktikan kebenaran.
[Admin/tbbin]

