Beritainternusa.com,Jakarta – Keluarga korban penghilangan paksa membuka kemungkinan bakal menggelar aksi Kamisan besar-besaran di seberang kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat menjelang Pemilu 2024.
Anak aktivis hilang Dedi Hamdun, Hakim Hamdun mengatakan aksi Kamisan besar-besaran itu juga akan digelar menjelang akhir masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Mungkin akan ada (aksi Kamisan besar-besaran) karena itu selalu setiap minggu,” kata Hakim saat ditanya rencana aksi Kamisan jelang Pemilu dan akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).
Hakim mengungkapkan kegeraman pihaknya terhadap para juru bicara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menganggap sepele aksi Kamisan yang telah digelar 797 kali saban Kamis selama bertahun-tahun itu.
Kalau untuk yang Kamisan ini saya hanya ingin sampaikan kepada jubir-jubirnya 02 yang selalu bilang ini kaset rusak, pikniklah sering-sering hari Kamis ke istana lihat. Kamis itu mingguan buat lima tahunan,” ujarnya.
Aksi Kamisan digelar setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan korban dan keluarga pelanggaran HAM. Aksi tersebut pertama kali dimulai pada 18 Januari 2007.
Sosok Prabowo selama ini memang diduga terkait dengan kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis prodemokrasi jelang kejatuhan Orde Baru.
Kasus penculikan ini berdasarkan putusan Pengadilan Militer Jakarta pada 1998 dilakukan oleh Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997.
Sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.
Sedangkan 13 aktivis lainnya hilang, yakni Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser, tidak diketahui keberadaan mereka hingga saat ini.
IKOHI tak dukung pilih Prabowo di Pilpres 2024
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyatakan tidak akan mendukung guna memilih calon presiden Prabowo dalam Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal IKOHI Zaenal Muttaqin mengatakan dalam debat perdana capres yang digelar KPU beberapa waktu lalu, Prabowo mengulangi jawaban yang sama seperti pada Pilpres 2014 dan 2019.
Prabowo berujar kasus penculikan aktivis adalah isu lima tahunan yang diarahkan pada mantan menantu penguasa Orde Baru, Soeharto itu. Prabowo juga menilai pertanyaan terkait penculikan aktivis tersebut sangat tendensius saban jelang pemilu.
Zaenal menuturkan jawaban Prabowo atas isu pelanggaran HAM dalam debat capres itu membuat IKOHI untuk ketiga kalinya menyatakan menolak untuk memilih Prabowo di Pilpres mendatang.
IKOHI tidak akan memilih capres yang diduga kuat sebagai dalang penculikan aktivis 1997-1998,” ujar Zaenal dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).
IKOHI bersama keluarga korban sudah 25 tahun menuntut pada pemerintah agar diberi keadilan bagi korban penculikan aktivis 1997-1998.
Sudah 25 tahun dan sudah empat presiden kami berjuang agar pemerintah membentuk tim pencarian aktivis yang masih hilang dan pengadilan HAM bagi para pelaku, namun pemerintah mengabaikan. Sampai para keluarga korban yang berjuang wafat satu demi satu,” katanya.
IKOHI menilai harapan penyelesaian kasus penculikan aktivis menjadi semakin sulit jika pelaku yang bertanggung jawab atas penculikan menjadi Presiden RI.
Menurutnya, Prabowo sejak Pilpres 2014 hingga kini masih menyangkal atas para aktivis yang masih dinyatakan hilang di era Orde Baru itu.
Selain itu, Prabowo juga tidak beriktikad baik untuk berani bertanggung jawab di hadapan pengadilan HAM untuk mendapatkan kepastian hukum.
Keluarga korban penculikan tidak punya bayangan bahwa pelaku pelanggar HAM, terduga pelaku penculikan yang belum mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum itu dipilih menjadi presiden. Tagline kami adalah ‘kalahkan capres pelanggar HAM’,” ucapnya.
Pada 2006 lalu hasil penyelidikan Pro Justicia Komnas HAM menyatakan kasus penghilangan paksa dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus dikomando Letnan Jenderal Prabowo Subianto selaku Pangkostrad.
Hasil penyelidikan tersebut merupakan proses hukum dan kelanjutan dari keputusan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI pada 1998 yang memberhentikan dengan tidak hormat Prabowo Subianto.
Tuntutan para keluarga korban menuntaskan kasus penculikan aktivis 1997-1998 juga sudah direkomendasikan oleh DPR RI sejak 2009.
Empat rekomendasi itu yakni membentuk pengadilan Ham ad hoc untuk pelaku penculikan, membentuk tim pencarian aktivis yang masih hilang, reparasi dan kompensasi pada keluarga aktivis korban penculikan dan ratifikasi konvensi antipenghilangan paksa. Dari empat tuntutan tersebut, tuntutan nomor satu dan dua yang menjadi prioritas keluarga korban,” kata Zaenal.
Pada debat perdana capres 2024, Prabowo meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak dipolitisasi. Menurut dia, isu tersebut menjadi isu lima tahunan selama dirinya maju sebagai capres.
Apalagi, para korban penculikan tersebut, menurut dia, saat ini sudah ada di belakang dirinya di Pilpres 2024.
Dua orang yang dimaksud yakni, Budiman Sudjatmiko hingga Andi Arief, dua aktivis demokrasi melawan Orde Baru yang kini masuk barisan capres nomor urut 2 itu.
Orang-orang yang dulu ditahan, tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya. Jadi masalah HAM, jangan dipolitisasi Mas Ganjar,” kata Prabowo yang saat ini dikenal pula sebagai Menteri Pertahanan.
[Admin/cnbin]
