Beritainternusa.com,Gunungkidul – Kementerian Sosial (Kemensos) diduga telah melakukan penonaktifan data penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Gunungkidul secara sepihak. Penonaktifan secara otomatis menyebabkan kantor kalurahan menjadi sasaran komplain warga.
Di Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan misalnya. Puluhan warga rame-rame melaporkan ketidaksesuaian antara data dengan fakta di lapangan. Lurah Grogol Latip Wahyudi menyebut, banyak data yang dinonaktifkan secara sepihak. Karena banyak yang tidak sesuai, karena sebenarnya masih membutuhkan bansos tersebut,” kata Latip, kemarin (19/9/2023).
Penonaktifan data penerima bansos secara sepihak tersebut menyebabkan lurah dan perangkatnya menjadi sasaran komplain masyarakat. Untuk mengakomodasi aspirasi warga, pemerintah kalurahan siap menjembatani. Hari ini kami melakukan pembahasan terkait dengan komplain warga yang dinonaktifkan dari data penerima bansos,” ujarnya.
Tidak hanya di Grogol, keluhan pencoretan data penerima bansos juga menjadi isu hangat di Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen. Meski tidak merinci berapa orang yang komplain, Lurah Logandeng Suhardi memastikan adanya keluhan warga. Tapi mau bagaimana lagi (dinonaktifkan otomatis dari Kemensos),” kata Suhardi.
Keluhan warga ini direspons Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi (DIJ). Saat berkunjung ke Kalurahan Pulutan, Kapanewon Playen Sekdin Dinsos DIJ Suyarno mengatakan, penonaktifan data penerima bansos ranahnya di Kemensos.
Namun demikian usulan atau koordinasi bisa dilakukan oleh kabupaten dan kota karena mereka punya link langsung dengan Kemensos,” kata Suyarno.
Ada contoh di Kabupaten Bantul, kata Suyarno. Betul merupakan keluarga miskin tapi tidak menerima bantuan PKH. Setelah dilakukan pengecekan ternyata NIK (nomor induk kependudukan) digunakan orang lain. Satunya digunakan PNS di Kementerian Kesehatan di Jakarta,” ungkapnya.
Sehingga kalau tidak diubah databasenya tidak bisa menerima bantuan. Saat ini pihaknya sedang berupaya melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sampai dengan BKN (badan kepegawaian negara) untuk menyelesaikan status pegawai Kementerian Kesehatan itu. Kasus di Bantul ini benar-benar orang miskin sebetulnya. Dalam satu Minggu kemarin ada tiga warga yang komplain,” ungkapnya sembari menunggu data lanjutan secara umum se-DIJ.
[Admin/rjbin]
