Unjuk rasa di PB Batam

Beritainternusa.com,Jakarta – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah dan sejumlah organisasi sipil lainnya menggelar aksi solidaritas dan berdoa bersama untuk warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) di pelataran Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat pada Jumat (15/9/2023) malam.

Beberapa organisasi yang terlibat yakni Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan lainnya.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 19.45 WIB, pelataran Gedung Dakwah Muhammadiyah mulai dihiasi dengan puluhan lampu lilin yang menyala. Setiap perwakilan organisasi sipil secara bergantian menyampaikan refleksi mereka terhadap rencana penggusuran di Rempang.

Wakil Ketua Bidang LHKP PP Muhammadiyah Widhyanto Muttaqien menyerukan agar semua elemen masyarakat menolak penggusuran warga dari tanah yang telah ditinggalinya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendoakan warga Pulau Rempang.

Widhyanto menyebut Muhammadiyah akan memfasilitasi pembentukan posko kemanusiaan di Gedung Dakwah Muhammadiyah. “Kita berencana akan membentuk posko kemanusiaan di sini,” katanya di mimbar dikutip dari CNN Indonesia.

Perwakilan PGI Pendeta Fery Vernandes Hutagalung juga mengecam upaya penggusuran paksa terhadap warga Rempang. Ia pun mengajak gereja-gereja yang ada untuk bersolidaritas. Mari gereja-gereja yang ada di sana juga kita beri ruang dan bersolidaritas untuk Rempang,” tutur Fery.

Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena akan ada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16.000 hektare untuk proyek tersebut.

Ribuan warga tak terima jika harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggalinya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.

Bentrok pun tak terelakan. Pada tanggal 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah. Polisi melontarkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dengan tuduhan provokator.

[Admin/itbin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here