Ahli Hukum Bivitri Susanti

Beritainternusa.com,Jakarta – Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pelaporan sejumlah relawan Presiden Jokowi terhadap pengamat politik Rocky Gerung ke polisi sebagai wujud karakter asli pemerintahan negara saat ini.

Bivitri memandang konstitusi negara yang menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia, memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.

Tetapi, ia justru mendapati karakter berbeda di pemerintahan saat ini, di mana tergambar dalam fenomena laporan ke polisi atas kritik Ricky Gerung yang menggunakan frasa ‘b……n t…l’ ketika mengevaluasi kinerja Jokowi.

Makanya tadi disebutkan, karakter negara yang otoriter pasti akan mempersempit ruang sipil untuk berbicara,” ujar Bivitri dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertajuk ‘Kritik Dijawab Penjara’, dikutip Sabtu (12/8/2023).

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera itu memaparkan, corak pemerintahan negara otoriter sengaja mempersempit ruang aspirasi publik agar tidak diketahui kesalahan-kesalahannya.

Mereka tidak ingin kebobrokannya tersebar luas. Kebohongan-kebohongan itu harus terus menerus ditutupi,” tuturnya dikutip dari RMOL.

Melihat kekinian, Bivitri merasakan ruang aspirasi publik semakin menyempit. Karena ia mengamati, mempolisikan pengkritik bukan hanya terjadi di kasus Rocky Gerung, tetapi juga aktivis lain seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, hingga Haris Azhar.

“Kita warga nyaris tidak punya ruang lagi untuk bersuara,” pungkasnya.

[Admin/itbin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here