Beritainternusa.com,Pacitan – Pengaduan terhadap layanan publik di Kabupaten Pacitan relative sangat rendah. Hal ini boleh jadi bahwa masyarakat Pacitan bukan tipikal tumbak cucukan alias suka mengadu ke orang lain. Atau sebaliknya bahwa masyarakat Pacitan lebih nrima ing pandum atau bisa menerima kondisi apapun dan pantang mengeluh.
Hal tersebut dibeberkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jatim. Bahkan, selama dua tahun terakhir ORI tak menerima laporan dugaan praktik maladministrasi dari Pacitan.
Kami sengaja memilih Pacitan sebagai lokasi untuk melakukan penerimaan verifikasi laporan (PVL) on the spot,’’ kata Kepala Perwakilan ORI Jatim Agus Muttaqin Jumat (21/7/2023).
PVL digelar di beberapa lokasi secara bergantian. Antara lain di mal pelayanan publik (MPP) di bawah dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) setempat. Serta memantau langsung layanan dokumen kependudukan di Desa Wonokarto, Ngadirojo.
Selain itu juga menggelar sosialisasi yang menyasar kelompok masyarakat dari unsur perempuan. Selama ini pengaduan dari warga Pacitan yang masuk ke kami sangat minim,’’ sambung Agus terkait alasan timnya turun langsung ke wilayah Jatim yang berbatasan dengan Jawa Tengah ini.
Menurut Agus, dari total 766 laporan pengaduan di ORI Jatim, tak satu pun dari Pacitan. Sementara, pelapor terbanyak berasal dari wilayah pantai utara (pantura), termasuk Surabaya. Peringkat kedua dari Malang, disusul Tulungagung. Nihilnya laporan pengaduan dari Kabupaten Pacitan disebabkan dua hal,’’ duga Agus.
Pertama, informasi tentang keberadaan ombudsman belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dugaan kedua, pengelolaan pengaduan internal sudah berjalan di Kabupaten Pacitan. Sehingga tidak perlu pengaduan eksternal hingga ke ombudsman,’’ ujarnya.
Agus menambahkan, kehadiran timnya kali ini sekaligus implementasi amanah ORI pusat. Yakni, agar lembaga pengurai maladministrasi itu meningkatkan jangkauan layanan ke wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi. Saya kira praktik pelayanan publik yang buruk itu mirip gunung es. Di permukaan tampak sedikit, tapi kalau kita ke bawah banyak sekali,’’ pungkas Agus.
[Admin/rmbin]
