Jalan menuju 2 SDN di Tangerang di tutup

Beritainternusa.com,Tangerang – Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Deden Deni mengaku prihatin, atas pemasangan pagar pada akses jalan menuju SDN Pondok Kacang Timur 01 dan SDN Pondok Kacang Timur 4, yang dilakukan oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Akses masuk kedua sekolah tersebut yang lebarnya sekitar dua meter, kini hanya bisa dilalui satu motor. Jalan masuk hanya bisa dilalui oleh dua orang anak SD secara berdampingan, lantaran ada pagar besi sepanjang 40 meter ke arah SDN Pondok Kacang Timur 01. Sedangkan di depan gerbang masuk SDN Pondok Kacang Timur 01 tampak tembok tinggi sebagai titik akhir jalan.

Cukup prihatin ya. Anak-anak sampai kesulitan mengakses sekolah. Padahal kita lagi meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat,” kata Deden Deni.

Hari ini di depan SDN Pondok Kacang Timur 04 dan SDN Pondok Kacang Timur 01 aksesnya tertutup dan terganggu aktivitas antar jemput siswa. Terakhir hanya bisa dilewati satu buah motor, dan ini juga membahayakan,” kata Deden.

Dia berharap, pemilik lahan punya kepedulian kepada akses peserta didik. Deden Deni juga akan terus berusaha agar akses ke sekolah bisa dibuka kembali sehingga akses ke sekolah lebih nyaman.

Tentu ada keresahan kami, orangtua, guru di mana yang awalnya bisa cepat jadi saat ini terganggu. Kasihan orangtua siswa, beserta siswa dan gurunya. Ini kan sempit banget. Harapan kami semoga bisa dibuka seperti awal,” kata Deden.

Dia yakin, pemilik lahan punya kepedulian akan generasi penerus yang kini menempuh pendidikan di dua sekolah dasar tersebut.

Anggota komisi 4 DPRD Kota Tangerang Selatan Julham Firdaus menuding Pemerintah Kota Tangerang Selatan ceroboh.

Kecerobohan Pemkot Tangerang Selatan itu lantaran akses ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Kacang Timur 01 dan SDN Pondok Kacang Timur 04 diklaim sebagai lahan milik pribadi. Pemilik lahan membangun pagar besi setinggi dua meter di tengah akses menuju kedua sekolah tersebut.

Julham Firdaus yang politisi dari Partai Demokrat tak hanya menyorot penutupan jalan yang membuat masyarakat kesulitan ke sekolah.

Menurut dia, pembangunan jalan dan drainase di lahan diduga milik masyarakat itu menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Kalau tanah itu diklaim oleh pemilik SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan-Red) kenapa Pemkot (Tangerang Selatan) membangun jalan itu pake APBD?” kata Julham Firdaus, Rabu (12/4/2023).

Saya ke situ meminta Pemkot hadir. Berikan pembelaan untuk akses jalan sekolah dan akses warga yang puluhan tahun jalan itu telah jadi akses untuk ke sekolah dan warga sekitar.”

Saya tidak masuk di urusan kepemilikan SHGB. Saya masuk ke dalam pelanggaran pembangunan, dan terkesan Pemkot diam dan memberikan pemilik SHGB mengklaim jalan yang dibangun oleh APBD,” kata Julham. Menurutnya, hal tersebut ngawur.

Dia minta Pemkot Tangerang Selatan agar memberikan perhatian segera melalui perangkat pembantunya dari dinas, camat dan lurah untuk mediasi agar jalan sekolah dan warga bisa dikembalikan.

Kalau Pemkot dan perangkatnya tidak hadir, saya coba akan sampaikan keberatan saya terhadap APBD yang dipakai di atas tanah pribadi. Ini pelanggaran anggaran dan KPK harus mengendus. Ini suatu kemufakatan jahat dalam pemakaian anggaran.”

Patut diduga ada kemufakatan jahat dalam pemakaian anggaran daerah untuk membangun jalan tersebut,” kata pria kelahiran1980 ini. Dinas terkait, kata dia, harus bertanggung jawab lantaran terindikasi terjadi penyelewengan anggaran.

Kok bisa Pemkot bangun jalan dan drainase di atas tanah pribadi? Lurah, camat di mana kehadirannya saat rakyat membutuhkan bantuan?”

Percuma ada lurah dan camat serta pemerintah kalau terkesan diam dan membiarkan arogansi pemilik SHGB di akses jalan sekolah dan warga,” ujarnya.

Menurut dia, penyelidikan terhadap Pemkot Tangerang Selatan tentang APBD yang disalurkan untuk pembangunan jalan dan drainase tersebut harus dilakukan.

Jalannya dibangun oleh APBD kok bisa? Taruhlah SHGB itu benar. Kenapa Pemkot ceroboh, tidak mengidentifikasi pembangunan di lokasi pribadi ? Tidak boleh itu.”

Ada sanksi pidananya. Masa APBD membangun di atas tanah pribadi. Tidak boleh,” ujarnya. Selain itu, dia mengomentari dinas perizinan yang membiarkan aktivitas alat berat di lokasi hingga pemagaran jalan. Tindakan masyarakat itu, kata Julham, sebagai bukti Pemkot Tangerang Selatan kalah dengan perorangan.

Saya hanya meminta jalan menuju sekolah dan warga yang sudah di pagar pakai wiremesh itu, dilepas lagi wiremesh-nya. Dan dikembalikan lagi fungsi jalan. Ya cukup itu.”

Saya tidak masuk kepada ranah kepemilikan SHGB yang mereka klaim milik mereka. Silakan, walaupun banyak kejanggalan di situ,” ucapnya.

Kejanggalan itu karena SHGB dari tahun 1994, tiba-tiba baru terbit sekarang. Tak hanya itu, ketika SHGB baru terbit, pembangunan pagar besi langsung mulai.

Dia menjelaskan, SHGB itu habis tahun 2024 atau tahun depan dan dua tahun sebelum masa habis harus sudah diperpanjang.

Dan mereka tidak boleh membangun dan beraktivitas di lahan itu sebelum ada persetujuan perpanjangan SHGB. Belum tentu SHGB mereka disetujui nanti.”

Perpanjangan kok mereka sudah menguasai fisik dan seolah-olah memiliki lahan tersebut seperti SHM (sertifikat hak milik-Red). Gayanya kok anarkis,” ucapnya.

Menurut Julham, pemerintah yang terkesan diam dapat membuat publik menduga-duga bahwa ada kerjasama kotor dan tidak bisa dibiarkan.

Hak rakyat harus diperjuangkan. Keadilan harus tegak, hukum harus tetap jadi panglima. Tidak boleh dibeli dan tidak boleh dilemahkan.”

Dan anehnya preman-preman dan orang-orang yang disewa untuk menguasai fisik ini tidak jelas dalam berargumentasi. Mereka bekerja dasarnya apa? melindungi siapa? Di tanah siapa?”

Pemerintah daerah seperti tidak berkutik dan tidak bernyali untuk berpihak kepada rakyat Pondok Kacang Timur,” kata Julham.

[Admin/tbbin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here