Ilustrasi

Beritainternusa.com,Jakarta – Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditaksir kian membengkak dari 6,071 miliar dolar AS menjadi 7,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 112,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi 1,449 miliar dolar AS atau Rp 21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar 1,17 miliar dolar AS atau Rp 17,64 triliun.

Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi 1,449 miliar dolar AS (Rp 21,74 triliun),” ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11/2022).

Menurutnya, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp 5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp 3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp 2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp 16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

Dari Rp 21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia, dan China 40 persen,” jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka KCJB kembali membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun untuk bisa memenuhi pembengkakan biaya tersebut. Tambahan ini diharapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.

Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023,” katanya.

Sementara, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyatakan ada perbedaan hitungan pembengkakan biaya proyek KCJB antara Indonesia dan China. Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui BPKP dan menemukan pembengkakan dana senilai 1,449 miliar dolar AS per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar 980 juta dolar AS. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar 980 jutaan dolar AS. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode, dan beda asumsi,” ujarnya.

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

Misalnya Telkomsel, dia (Telkomsel) tetap kekeh (bayar biaya), namanya GSMR. Kalau di China free, makanya mereka (China) menilai seharusnya pemerintah Indonesia bisa memberikan free of charge pada KCJB untuk mendapatkan frekuensi GSMR,” imbuhnya.

Oleh karenanya, pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan China agar bisa mengikuti kondisi yang ada di Indonesia. Apalagi, persinyalan perkeretaapian, GSMR, tersebut sudah dipakai sejak 1990-an dan berbayar.

Itu yang pemerintah China awalnya tidak mau menerima karena negerinya free of charge. Saya yakin pembahasan berikutnya ada titik temu,” pungkasnya.

[Admin/itbin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here