Beritainternusa.com,Jakarta – Penasihat Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK), Saor Siagian menyoroti perbedaan rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo dengan yang diberikan kepada Kepolisian.

Saor menyoroti rekomendasi yang ditujukan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi pada 7 Juli 2022 di Magelang.

Padahal kerja polisi sudah sangat maksimal, tapi sekarang Komnas HAM jadi bulan-bulanan hingga dilaporkan Ke Mabes Polri karena melampaui kewenangan soal dugaan pelecehan seksual terhadap PC. Ini menciderai korban publik dan kerja timsus,” kata Saor dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Senin (12/9/2022).

Menurut Saor apa yang diungkap Komnas HAM soal dugaan pelecehan adalah hal yang berbahaya.

Mereka sebagai pemantau nah, kami kan bingung rekomendasi yang mereka lakukan hanya dugaan-dugaan kan berbahaya,” ujarnya.

Bahkan, Saor menyatakan bahwa rekomendasi Komnas HAM telah “menyesatkan” dengan menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Bahkan ada dugaan obstruction of justice menurut kami, bahwa Komnas HAM itu tidak pro-yustisia. Padahal kerja-kerja polisi, khususnya Timsus sudah sangat maksimal, itu menurut kami sangat mengganggu,” kata Saor.

Mereka bukan malah mendukung apa yang dilakukan Timsus, tetapi menurut kami sudah melampaui wewenang, karena dalam rekomendasi ada dugaan pelecehan seksual di Duren Tiga, kan itu sudah di-SP3-kan (dihentikan).”

Rekomendasi Komnas itu mencederai rasa keadilan korban, publik, dan juga kerja-kerja Timsus,” sambungnya.

Di lain sisi,  Hermawan Sulistyo, guru besar Universitas Bhayangkara menegaskan seharusnya Komnas HAM memenuhi tugasnya yang diminta untuk ikut mengawasi polisi karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Akan tetapi, menurut Hermawan, dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Yosua, Komnas HAM justru terkesan ikut melindungi para pelaku.

Ada indikasi bahwa Komnas HAM ikut memperkuat skenario untuk tembak-menembak dan sebagainya. Bagi saya ini sudah terlalu jauh, Komnas HAM kan tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan,” kata Hermawan.

Adapaun lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM untuk Presiden Joko Widodo:

  1. Meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia lain.

Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini terutama dalam 5 tahun periode di bawah pimpinan kami.

  1. Meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Kapolri untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri, seperti yang sekarang kita alami anggota Polri atau bahkan pejabat tingginya yang melakukan kekerasan atau penyiksaan itu, maka diperlukan penyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala.
  2. Melakukan pengawasan bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. Jadi perlu ada mekanisme yang bersama antara polisi dengan komnas HAM.
  3. Mempercepat proses pembentukan Direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri
  4. Memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual termasuk kesiapan kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan.

Taufan menyadari, undang-undang terkait kekerasan seksual baru diputuskan tahun 2022 ini. Maka dari itu, pihaknya menilai dibutuhkan kelengkapan infrastruktur yang baik dan Polri wajib memastikan segala kesiapannya berjalan dengan semestinya.

Karena ini merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak aktivis manusia terutama aktivis perempuan,” jelasnya.

Rekomendasi untuk kepolisian

Sementara rekomendasi berbeda dikeluarkan Komnas HAM ke pihak kepolisian pada 1 September 2022.

Dalam rekomendasi yang ditujukan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu Komnas HAM memberikan kesimpulan dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi pada 7 Juli 2022 di Magelang.

Dengan kesimpulan itu, Komnas HAM bersama Komnas Perempuan meminta penyidik kepolisian menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap Putri dengan memperhatikan prinsip HAM dan kondisi kerentanan khusus.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta Kapolri menguatkan lembaga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menjadi direktorat sama seperti yang direkomendasikan kepada Presiden Jokowi.

[Admin/tbbin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here