Beritainternusa.com,Jakarta – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai Mahkamah Konstitusi (MK) gagal paham dalam memutuskan uji materi presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Sebab semua gugatan yang masuk bernasib sama, yaitu ditolak.
Terbaru, MK menolak gugatan yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
MK gagal paham, patut dibubarkan,” tulis Anthony di akun Twitter pribadinya, Sabtu (9/7/2022).
Ia mengurai bahwa presidential threshold adalah kolaborasi partai politik untuk menyusun pemusatan kekuasaan. Tujuannya adalah menguasai eksekutif dan legislatif. Dalam istilah di dunia bisnis hal ini disebut sebagai kartel.
Pemusatan kekuasaan harus dibatasi, contohnya UU Antimonopoli,” terangnya seperti dikutip dari RMOL.
Untuk itu, sambung Anthony, kekuasaan politik juga harus dibatasi. Presidential threshold harus dibatasi maksimum, bukan minimum. Tujuannya untuk menciptakan persaingan Pilpres sempurna.
Kartel PT minimum 20 persen menciptakan tirani. Maka MK bertanggung jawab menciptakan tirani di Indonesia,” tutupnya.
[Admin/itbin]
