Beritainternusa.com,Jakarta – Politikus senior PDIP Masinton Pasaribu merespons acara deklarasi perangkat desa mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (Capres) di Jepara beberapa hari lalu. Menurutnya, PDIP tak akan terpengaruh dengan acara tersebut, apalagi dijadikan pijakan untuk mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
PDIP punya mekanisme untuk menentukan calon, yakni melalui rapat DPP dan kemudian diputuskan oleh ketua umum. Dan kami belum memutuskan siapa calon presidennya. Fokuslah pada tugas masing-masing,” ungkap Masinton seperti dikutip dari TouTube CNN Indonesia, Rabu (8/6/2022).
Ia menyebut acara deklarasi tersebut adalah deklarasi palsu dan dimobilisasi oleh oknum tertentu. Sehingga acara tersebut tidak akan bisa menekan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.
PDIP punya pengalaman, jangankan ditekan dengan acara-acara deklarasi palsu, kekuasaan yang menindas zaman Orde Baru saja kita lawan. Masa kita dipaksa mencalonkan sosok tertentu,” tegas Masinton.
Ia kemudian menantang agar Ganjar mencalonkan diri dari partai lain jika memang tidak mau mengikuti mekanisme internal PDIP.
Kalau berani nyalon aja dari partai lain atau bikin partai lah. Kalau Ganjar masih merasa dirinya PDIP ikutilah mekanisme organisasi. Kalau sudah tidak betah, tidak nyaman dengan mekanisme, silakan aja keluar (dari PDIP),” ujar Masinton.
Terkait acara deklarasi di Jepara itu, ia menyebut aksi tersebut adalah bentuk mobilisasi oleh oknum tertentu dan tidak lahir dari inisiatif rakyat. “Jadi ini semua kalau saya lihat ada mobilisasi. Karena yang datang tidak hanya dari Jepara, dan itu butuh dana yang besar. Itu tidak ujuk-ujuk datang dari langit, sebab butuh biaya dan segala macam,” kata Masinton.
Ia juga meminta agar panitia acara itu jujur terkait dengan siapa yang mendanai acara tersebut. Ia melihat ada upaya-upaya pra kondisi yang memang sudah didesain untuk menggiring pencalonan seseorang.
Jadi gak usah berbohong-bohong lagi, jangan kamuflase, kami butuh kejujuran (siapa yang mendanai). Ini memang ada upaya-upaya pra kondisi untuk menggiring pada salah satu orang yang memang sudah kebelet (ingin nyapres). Menurut saya ini adalah agenda yang sudah kebelet,” ujar Masinton.
Ia menilai kegiatan deklarasi di Jepara tersebut bukanlah kegiatan yang murah, apalagi dengan melibatkan peserta yang begitu banyak.
Mobilisasi seperti itu bukan kegiatan yang murah, seperti penyediaan panggung dan segala macam. Paling nanti kalau ditanya dananya dari mana, paling jawabnya jual kaus, kamuflase. Kalau mau jujur kegiatan seperti itu biayanya di atas Rp 2 miliar,” ungkap Masinton.
Ia juga menilai kegiatan deklarasi yang dilakukan perangkat desa di Jepara telah melanggar UU Desa. Yang mana perangkat desa dilarang atau tidak boleh berpolitik praktis. “Dukung mendukung itu bagian dari proses politik praktis, berkegiatan dalam proses politik itu tidak boleh,” ujarnya.
Mengajak orang mendeklarasikan si A, B, C menjadi calon presiden itu kan terlibat politik praktis namanya. Di situlah masalahnya. Apalagi pola-pola seperti ini dilakukan secara sistematis,” tambahnya.
[Admin/itbin]
