Beritainternusa.com,Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung kurang setuju dengan nama ‘Nusantara’ untuk nama calon ibu kota negara yang baru di Kalimantan seperti hasil penetapan nama tersebut oleh Presiden Jokowi.
Rocky Gerung lantas mengusulkan sejumlah nama pengganti. Mulai dari Soekarnokarta, yang menurut Rocky sebagai bentuk penghormatan terhadap Ir Soekarno. Emang nggak ada nama lain, menghormati Bung Karno misalnya, Soekarnokarta itu misalnya,” ujarnya.
Rocky juga mengusulkan nama Jokowikarta, karena ibu kota baru tersebut didirikan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Atau sekaligus aja Jokowikarta, jadi diingat sebagai kota Jokowi, supaya dipadankan dengan Jakarta,” paparnya.
Jakarta ibu kota lama, Jokowikarta ibu kota baru, kalau nggak mau disebut nama ya Jakarta sama Jokarta,” ujarnya. Ketidaksepakatan atas penggunaan nama Nusantara juga disampaikan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Fadli Zon menilai pemberian nama Nusantara tersebut untuk ibu kota baru Indonesia kurang cocok. Usul saya nama ibu kota langsung saja ‘Jokowi’.”
Sama dengan ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev),” cuit Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon, Selasa (18/1/2022).
Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada Wawasan Nusantara,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan nama ibu kota negara baru Indonesia, Nusantara, dan menggugurkan puluhan usulan nama yang sebelumnya diajukan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan hal itu dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ibu Kota Negara, Senin (17/1/2022).
Awalnya, Suharso menjelaskan nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam surat presiden (Surpres). Namun, pihaknya menahan nama itu karena belum mendapat persetujuan kepala negara.
Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres itu, tapi kemudian ditahan,” ungkap Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Suharso menjelaskan, Presiden Jokowi menyetujui Nusantara sebagai nama ibu kota negara, pada Jumat (14/1/2022) pekan lalu.
Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.
Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia,” kata Suharso.
Ini penamaan dari Presiden langsung. Dan namanya itu Nusantara. Nama Nusantara udah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional,” kata Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN di Gedung DPR RI Senin (17/01/2022).
Suharso menjelaskan alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama IKN Baru yaitu selain mudah diucapkan juga sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia. Dengan nama Nusantara mengungkapkan realitas keindonesiaan kita,” ucapnya.
Menurutnya, Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis sebuah negara di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.
Dengan nama Nusantara ini, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya, etnis dan seterusnya,” tutur dia.
Jadi, Nusantara itu adalah sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu dan Ibu Kita Indonesia, dengan nama Nusantara itu mengungkapkan realitas tersebut,” lanjutnya.
Meski demikian, pemilihan Nusantara sebagai nama IKN menuai sejumlah kritik anggota Panja RUU IKN.
Frasa Nusantara ini justru dikhawatirkan dapat mereduksi atau mempersempit makna Nusantara yang selama ini telah difahami oleh masyarakat secara luas.
Nama Nusantara dalam pikiran bawah sadar kita itu nama yang sudah melegenda dan identik dengan Indonesia. Khawatir kita kalau nama Nusantara kemudian mengerucut menjadi lokasi tertentu apakah ini satu reduksi atau tidak,” kata Anggota Panja RUU IKN DPR dari fraksi PKB Yanuar Prihatin
Yanuar mengusulkan agar penamaan IKN ini tidak satu kata, tetapi disandingkan dengan kata lain supaya tidak membingungkan.
Karena itu sebagai salah satu jalan keluarnya itu ya di buat dua kata, satu kata usulan presiden dan satu lagi DPR misalnya tapi lebih lanjut perlu dicari solusinya,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dia menilai, nama Nusantara ini dikawatirkan menjadi multitafsir dan disalahpahami oleh banyak orang di kemudian hari.
Ini secara semantik harus tepat. Rasa-rasanya IKN Nusantara itu multitafsir. Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara,” kata dia. Karenanya, dia meminta pemerintah mengundang ahli bahasa terkait penamaan IKN tersebut.
Jadi ini tugas pemerintah, untuk mengundang ahli bahasa. Daripada IKN Nusantara, namanya kan bisa menjadi Nusantara saja,” ujarnya.
IKN itu kan statusnya, nah namanya itulah Nusantara. Tapi kalau digabung jadi IKN Nusantara itu jadi multitafsir. Jadi tolong siapkan khusus pasal ini agak tidak salah persepsi terutama dalam konteks bahasa,” imbuh Doli.
[Admin/tb]
