Gubernur Banten Wahidin Halim baju batik saat ditemui di gedung Negara Provinsi Banten Senin (6/12/2021)

Beritainternusa.com,Banten – Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar aksi mogok kerja mulai Senin 6 Desember hingga Jumat 10 Desember 2021.

Aksi mogok kerja itu dilakukan sebagai bentuk protes karena penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) se-Provinsi Banten tidak sesuai dengan harapan para buruh.

Para buruh meminta agar pihak Pemprov Banten menetapkan kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.

Namun  Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan UMK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Banten Wahidin Halim membiarkan para buruh melakukan aksi mogok kerja.

Biarin saja mereka mogok (kerja,-red) biar mengekspresikan ketidakpuasan. Ke pengusaha juga saya katakan kalian cari tenaga kerja yang baru, masih banyak yang menganggur,” ujar WH saat ditemui di Gedung Negara Provinsi Banten, Senin (6/12/2021).

WH mengaku telah menyampaikan kepada para pengusaha untuk mencari tenaga kerja yang baru.

Apabila buruh masih menentang untuk meminta kenaikan UMK dengan cara melakukan aksi mogok kerja

Sebab menurutnya masih banyak masyarakat di Banten yang nganggur.

Yang nganggur masih banyak, yang butuh kerja cukup gaji Rp 2,5 juta sampai Rp 4 juta masih banyak,” kata dia.

Para tenaga kerja memberikan vaksin kepada warga mulai dari pagi hingga siang malam hari, kata dia,
siap bekerja walaupun gaji yang diterima hanya Rp 2,5 juta.

Dia menegaskan, pemerintah sudah bekerja secara maksimal menetapkan UMK berdasarkan PP.

Sudah, kami akumulasikan itu semua pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Sesuai hidup layak semua dihitung dan mereka juga hadir,” ungkapnya.

Lalu ketika buruh meminta kenaikan sebesar 13,5 persen, dirinya mempertanyakan siapa yang akan membayarnya.

Sebab menurutnya gubernur tidak bisa membayar gaji buruh, di mana yang membayar mereka adalah para pengusaha.

Sehingga walaupun disuruh tandatangan untuk menaikkan gaji buruh, sesuai apa yang diminta oleh buruh, dirinya tidak bisa melakukan hal itu.

Ditekan juga ngga bisa, karena kita ngga bisa bayar. Kalau tidak disesuaikan dengan PP salah saya sebagai Gubernur,” kata dia.

Sehingga, dia menegaskan, gubernur tidak akan mengubah keputusan terkait penetapan UMK.

Walaupun terjadi mogok (kerja,-red),” tambahnya.

Untuk diketahui, buruh se-Banten akan mogok kerja karena masih tak terima dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.

Diketahui kalau UMK 2022 untuk Kota/Kabupaten di Provinsi Banten yang telah ditetapkan Gubernur Banten tidak sesuai harapan para buruh.

Buruh Banten akan mogok kerja sampai 10 Desember 2021.

Kami sudah sepakati bahwa hasil rapat semalam bersama para pimpinan serikat pekerja bahwa seluruh serikat pekerja di Banten akan melaksanakan mogok daerah,” ujar Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat, Rabu (1/12/2021).

Jadi, karyawan keluar dari pabrik, berdiri di depan pabrik masing-masing,” sambungnya.

Dedi Sudarajat yang juga Ketua KSPSI Banten ini menyebut, pihaknya kecewa dan menolak Surat Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim lantaran tidak memutuskan penetapan kenaikan UMK 2022 sebesar 5,4 persesn, sebagaimana rekomendasi Tripartit.

Disampaikannya, kenaikan UMK di sebagian besar kabupaten/kota di Banten tahun 2022 yang diputuskan gubernur sangat rendah yakni 0,52 sampai 1,17 persen.

Terlebih, tiga kabupaten di Banten tidak mengalami kenaikan UMK 2022. Ketiganya yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

Kalau disepakati tidak ada masalah, kan bicara upah itu bicara kesepakatan. Nah yang kita kecewa adalah kenapa pak gubernur tidak meng-SK kan 5,4 persen hasil rekomendasi LKS Tripartit, malah dia menggunakan PP 36,” jelas Dedi.

Menurut dia, pihaknya dibuat bingung dengan kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Buruh menafsirkan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, maka peraturan turunan dari undang-undang tersebut tidak berlaku.

Hal itu termuat dalam poin 7 putusan MK yang menyatakanm pemerintah diminta untuk menangguhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Upah ini kan berdampak luas, maka sesuai amar putusan MK poin 7 untuk menangguhkan, seharusnya pemerintah tidak boleh lagi menetapkan aturan-aturan yang berdampak luas dan strategis. Jadi, seharusnya pemerintah tidak menggunakan PP 36,” jelasnya.

Sebagai informasi, berikut besaran UMK Tahun 2022 di Provinsi Banten :

  1. Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.
  2. Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.18 atau naik 0,81 persen
  3. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.125.186.86.
  4. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.
  5. Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56 persen.
  6. Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17 persen.
  7. Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.430.254.18 dari Rp 4.306.772.64 atau naik 0,71 persen.
  8. Kota Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.810.549.10 atau naik 0,52 persen.

[Parlan haryanto/Red}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here