Beritainternusa.com,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali jadi sorotan publik.
Kali ini lembaga pemberantas korupsi dikritik karena melaksanakan rapat di sebuah hotel yang dianggap mewah.
Kritik diantaranya datang dari ICW.
Seperti diketahui, KPK melakukan evaluasi kinerja melalui rapat kerja (raker) yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural KPK di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.
Rapat berlangsung selama tiga hari, sejak 27 hingga 29 Oktober 2021.
Sejauh ini belum diketahui detail berapa anggaran yang digunakan lembaga antirasuah itu untuk menggelar raker di hotel mewah bintang lima tersebut.
Awak media telah berupaya menanyakan anggaran yang dikeluarkan KPK hingga jumlah peserta raker itu kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri,
Namun hingga berita ini ditulis, keduanya belum memberikan tanggapan.
Raker yang dilakukan di hotel bintang lima ini dianggap tidak mencerminkan KPK yang selama ini dikenal dengan kampanye gaya hidup sederhana. Sebab, salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah gaya hidup mewah.
Lalu berapa harga menginap di hotel tersebut?
Jika dilihat dari situs pemesanan Hotel seperti Traveloka, kisaran harga menginap di Sheraton Mustika, Yogyakarta dengan kamar deluxe twin dan balkon atau kamar deluxe king dan balkon seharga Rp 1.040.600 per malam.
Harga rata-rata kamar double dengan pemandangan taman dan balkon sebesar Rp 1.372.140 per malam, kamar twin dan balkon Rp 1.585.100 per malam, dan kamar suite king dengan akses club Rp 1.948.100 per malam.
Dalam situs itu, harga tertinggi kamar di hotel tersebut yakni suite double royal dengan pemandangan gunung sebesar Rp 9.510.600.
Sedangkan, jika dilihat dari situs resmi www.marriott.com, harga menginap di Hotel Sheraton Mustika lebih murah.
Kamar deluxe king dengan balkon dan deluxe twin dengan balkon berkisar Rp 860.000 per malam.
Sedangkan, kamar grand deluxe dengan akses club dan balkon seharga Rp 1.004.000 per malam.
Kemudian, kamar dengan akses Lagoon dan balkon seharga Rp 1.210.000 dan harga termahal kamar yang tersedia yakni junior suite, dengan akses club dan balkon seharga Rp 1.410.000 per malam.
KPK hingga saat ini belum memberikan penjelasan soal berapa kamar yang digunakan atau apakah ruang apa saja yang digunakan dalam rapat ini.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya menjelaskan, KPK merupakan bagian dari struktur pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogya? Perlu diketahui, kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN,” ujar Ghufron di lokasi raker, Jumat (28/10/2021).
Ghufron menyampaikan, fungsi dari APBN adalah distribusi. Sehingga uang yang dikumpulkan dari rakyat harus juga didistribusikan seluas-luasnya kepada rakyat.
Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap atau menggunakannya. Oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta,” tuturnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, pemerintah mempunyai program penyelamatan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang didorong yakni pariwisata.
Saya kira Yogya menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan dilakukan Yogya, sekali lagi ini rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI.
KPK berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplemetasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin ke depannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan,” ucap Firli.
Sehingga dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, insan KPK dapat terus fokus dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kinerja pemberantasan korupsi,” tutur dia.
Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak heran karena praktik pemborosan anggaran sudah biasa sejak lembaga antirasuah dipimpin oleh Firli Bahuri Cs.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, tidak lagi kaget mendengar kabar Pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta.
Pemborosan dilakukan tidak hanya secara kebijakan kelembagaan, tetapi juga dilakukan oleh jajaran pimpinan lembaga antirasuah saat ini,” ujar Kurnia dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).
Kurnia mencontohkan saat Firli menunjukan gaya hidup hedonisme ketika menggunakan helikopter mewah beberapa waktu lalu.
Hal itu padahal telah mendapat sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK.
Sedangkan pada level kebijakan, pemborosan anggaran di tengah pandemi terlihat ketika Pimpinan KPK ingin membeli mobil dinas mewah dan tetap berencana menindaklanjuti kenaikan gaji mereka,” tutur Kurnia.
Diketahui jajaran pimpinan KPK hingga jajaran struktural melakukan rapat intensif selama dua hari di Yogyakarta.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengklaim bahwa rapat ini dilakukan untuk harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.
Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini,” kata Cahya.
Cahya lebih jauh berdalih, dilibatkannya pimpinan dan para pejabat struktural bertujuan menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerja sama antar-tim dan unit kerja, guna menguatkan kinerja kelembagaan.
Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga mengkritik rapat kerja (raker) yang akan dilangsungkan Firli Bahuri cs bersama pejabat struktural di Yogyakarta pada Kamis-Jumat, 28-29 Oktober 2021.
Dalam cuitannya di akun Twitter @nazaqistsha, Novel menulis, pimpinan KPK dan pejabat struktural juga akan bersepeda dari Mapolsek Semplak hingga warung kopi Kaliurang.
Pimpinan KPK plus pejabat utamanya laksanakan raker di Hotel Seraton Yogya.
Dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak – warung Kopi Kali Urang Yogya,” cuit Novel yang sudah diizinkan twitnya untuk dikutip.
Novel memandang, kegiatan raker di luar kota pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan ketidakpekaan pimpinan KPK dalam menggunakan anggaran negara.
Etis nggak sih? Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?” tulisnya lagi.
[Admin/tb]
