Beritainternusa.com,Jakarta – Pengakuan Krisdayanti mengenai gaji, tunjangan dan dana aspirasi anggota DPR menuai pro dan kontra di masyarakat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sikap blak-blakan Krisdayanti mengenai penghasilan yang ia terima sebagai anggota DPR patut diapresiasi.
Menurut Lucius, keterbukaan Krisdayanti merupakan bagian dari akuntabilitas para wakil rakyat kepada publik.
Keterbukaan seperti yang dilakukan KD seharusnya menjadi kewajiban bagi semua anggota DPR sebagai bagian dari akuntabilitasnya kepada publik,” kata Lucius dalam sebuah diskusi, Sabtu (18/9/2021) lalu.
Namun Lucius menilai keterbukaan menyampaikan pendapatan tersebut seolah menjadi tugas berat bagi anggota DPR. Sebab, hampir tak ada anggota DPR yang bisa menjawab enteng ketika ditanya soal pendapatannya.
Lucius menyebut sebagian besar anggota DPR punya alasan tertentu menutupi besaran tunjangan dan gaji yang mereka terima.
Salah satu alasannya adalah karena mereka sadar bahwa besarnya gaji dan tunjangan yang didapatkan tak sebanding dengan kinerja.
Jadi saya kira yang begini-begini membuat kita merasa DPR yang menyembunyikan tunjangan mereka selama ini bukan tanpa alasan. Mereka nampak punya rasa malu untuk menyampaikan secara lantang berapa tunjangan ke publik,” ucap Lucius.
Lucius menilai gaji dan tunjangan anggota DPR tak selaras dengan kinerja mereka. Kinerja anggota DPR periode saat ini minim. Selama dua tahun awal masa kerja, DPR baru mengesahkan empat rancangan undang-undang atau RUU prioritas.
Hasil ini, kata Lucius, terlampau sedikit untuk menjelaskan betapa nikmatnya gaji dan tunjangan berlimpah yang mereka peroleh.
Pendapatan yang mereka peroleh dalam jumlah yang fantastis itu justru memanjakan mereka hingga kinerja pelaksanaan fungsi representasi selalu ambruk dan buruk,” kata Lucius. ”Coba bayangkan dengan anggaran fantastis yang diterima, baik apa yang disebut tunjangan maupun pendapatan puluhan juta itu, tapi hasilnya hanya ada empat (UU),” ucap Lucius.
Oleh karena itu Lucius menilai wajar bila para legislator Senayan merasa engga bahkan malu untuk mengungkap gaji dan tunjangan uang mereka terima ke publik.
Ketika kemudian mereka tahu bahwa kinerja sulit menjelaskan anggaran yang mereka terima,” ujarnya.
Selain itu Lucius menilai fungsi pengawasan anggota parlemen juga melempem. Bahkan, fungsi anggaran hampir digawangi secara penuh oleh pemerintah yang responsif menata ulang anggaran ketika terjadi pandemi.
Mana ada sumbangan pemikiran DPR untuk restrukturisasi anggaran itu,” ujarnya.
Menurut Lucius, idealnya penghasilan anggota DPR ditentukan berdasarkan kinerja. Jika kinerjanya buruk, maka sebaiknya anggaran dikurangi.
Meski begitu, Lucius memahami bahwa ide mengurangi anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR ini bukan hal mudah.
Sebab, kekuasaan DPR dibutuhkan presiden atau pemerintah dalam banyak hal. “Ini juga yang membuat aturan gaji dan tunjangan pejabat seperti DPR ini belum juga berubah sejak 1980,” ucapnya.
Krisdayanti sebelumnya secara blak-blakan bicara soal besaran gajinya sebagai anggota DPR. Dalam kanal Youtube Akbar Faizal, ia mengungkap menerima gaji di awal bulan sebesar Rp 16 juta.
Lalu untuk total tunjangan yang didapat mencapai Rp 59 juta. Selain itu, Krisdayanti menyebutkan anggota DPR mendapatkan dana aspirasi Rp 450 juta yang diterima lima kali setahun.
Lalu ada lagi dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar Rp 140 juta. “Rp 140 juta itu 8 kali setahun,” kata Krisdayanti di kanal YouTube Akbar Faizal.
Terkait pengakuannya itu Krisdayanti sudah dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Utut Adianto, dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPR Bambang Wuryanto.
Dalam pertemuan itu PDIP mengatakan Krisdayanti meminta maaf telah membuat gaduh dan membuat repot banyak pihak.
Kami undang, bukan memanggil, karena kami selaku pimpinan ingin ada kesetaraan sesama anggota,” kata Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).
Selaku pimpinan Fraksi PDIP DPR RI, Utut mengaku ingin melihat motif apa yang disampaikan Krisdayanti.
Menurut Utut, motif Krisdayanti tak ada yang jelek, apalagi jahat.
Yang kedua, Mbak Krisdayanti kan memang bicara suasananya gembira karena artis. Kalau yang disampaikan data-data itu kan publik bisa mengetahui, tinggal ngomong, tinggal download saja, bisa diketahui,” ujar grandmaster catur ini.
Utut tak memungkiri apa yang disampaikan Krisdayanti soal gaji hingga dana aspirasi menimbulkan kegaduhan.
Utut berharap anggota DPR dapat menghindari mispersepsi dalam menyampaikan informasi.
Timbul kegaduhan, karena kan kita tahu angle-nya pasti akan dianggap ini terlalu banyak uang untuk anggota DPR, kan begitu. Itu sebabnya, diskusi kemarin, ya ke depan kita juga bisa memilah apa yang kita sampaikan potensi menimbulkan mispersepsi atau tidak,” ujar Utut.
Kalau bisa menimbulkan mispersepsi, seperti yang terjadi sekarang, sebaiknya dihindari,” tambahnya.
Utut pun memberikan masukan kepada Krisdayanti agar tetap kritis dan tak menghilangkan karakter. Dalam pertemuan di fraksi itu, Utut mengatakan Krisdayanti meminta maaf merepotkan banyak pihak.
Tetapi saya juga bilang, bahwa ke depan itu jangan hilang karakternya, kritis tetap boleh, harus rajin. Singkat kata, dia juga meminta maaf kepada fraksi, karena dengan ini merepotkan banyak pihak dan DPR termasuk yang di-bully, intinya itu. Tapi tidak ada marah-memarahi, tidak ada,” ucap Utut.
Ya saya bilang, ‘Kamu ini diva’, kan dahulunya, kalau diva itu kan mengisi relung hati, kalau profesor-doktor mengisi kepala kita. Jadi intinya itu,” imbuhnya.
Anggota DPR dari Fraksi F-PDIP Masinton Pasaribu mengatakan fraksinya tak menegur Krisdayanti terkait polemik besaran gaji dan tunjungan anggota DPR. Menurut Masinton, justru Fraksi PDIP mengapresiasi Krisdayanti. “Enggak ada teguran apa-apa, justru malah diapresiasi baik oleh pimpinan fraksi,” kata Masinton.
Masinton menyebut wajar jika pimpinan fraksi DPR memanggil Krisdayanti.
Terlebih, ketua fraksi memiliki peran memberikan pembinaan kepada anggotanya. Ia mengatakan, bahwa peryataan Krisdayanti soal besaran dana reses dan dana aspirasi anggota Dewan perlu diluruskan.
Ia kemudian mengungkapkan besaran gajinya sebagai anggota DPR yang total berkisar Rp60 jutaan per bulan.
Masinton menjelaskan, besaran gaji itu termasuk gaji pokok, tunjungan suami atau istri, tunjangan anak hingga tunjangan beras.
Nah, gajian dan tunjuangan, kalau gaji pokok itu ya Rp4 jutaan. Rp4,2 juta per bulan, kemudian ada juga tunjangan istri atau suami kalau perempuan itu, ada tunjangan anak, ada uang sidang, ada tunjangan jabatan ada tunjangan beras untuk 4 orang gitu ya Rp198.000 kira-kira,” kata Masinton.
Kemudian tunjangan kehormatan, tunjangan kalau ditotal itu kira-kira sekitar lebih kurang Rp60 juta lah ya,” tambahnya.
Meski begitu, Masinton mengatakan dirinya tidak tahu jumlah persis yang diterimanya. Karena ia sendiri tak pernah memperhatikan detilnya. “Tapi itu perkiraan total yang masuk ke rekeningnya setiap bulan dan memang secara otomatis ditransfer ke rekening anggota sejak dilantik,” ungkapnya.
Sementara, terkait kunjungan kerja dalam masa reses kunjungan daerah pemilihan, kunker komisi itu tergantung dari matrikulasi anggota.
Dialokasikan memang reses sampai 5 kali dalam setahun,” terangnya. Ia juga menegaskan, kegiatan itu harus dilaporkan dan diaudit penggunaan anggarannya. “Berbeda halnya dengan gaji dan tunjangan yang diberikan negara yang rutin diterima setiap bulan baik aktif atau tidak di DPR,” jelasnya
[Admin/tb]
