Beritainternusa.com,Jakarta – Kontroversi menyeruak setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service.” Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) mendukung sikap BEM UI. HMI MPO juga mengkritik sikap rektorat UI dan pihak yang mencemooh BEM UI.
Sebagai Ketua Umum PB HMI MPO, tentunya saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap kritis yang diperlihatkan oleh BEM UI khususnya saudara Ketua BEM UI. Sebagai sesama kader HMI, saya merasa sangat bangga dengan Ketua BEM UI, saudara Leon Alvinda Putra,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, dalam pernyataan sikap tertulis, Senin (28/6/2021).
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra adalah kader HMI Dipo. Sebagai sesama kader HMI, Affandi mendukung Leon Alvinda. Dia menyebut Leon adalah sosok pemimpin mahasiswa yang ditunggu banyak orang karena berani menyampaikan pendapat meski tidak menyenangkan pemerintah.
Di sisi lain, saya juga sangat menyayangkan kalau masih ada pihak yang mencoba pasang badan dan mencemooh terhadap kebobrokan penguasa apalagi dia dari kalangan akademisi. Jangan-jangan yang mencemooh itu tidak pernah menjadi aktivis mahasiswa,” ujar Affandi.
Unggahan BEM UI soal Jokowi ‘The King of Lip Service’ tertanggal Sabtu (26/6/2021) kemarin. Pihak rektorat UI telah memanggil BEM UI gara-gara unggahan yang viral di media sosial tersebut pada Minggu (27/6/2021) kemarin. UI menyatakan BEM UI telah melanggar aturan karena menyampaikan bahwa Jokowi adalah ‘The King of Lip Service’.
HMI MPO menilai kebebasan akademik di kampus telah direnggut karena kampus telah terkooptasi politik pemerintahan. HMI MPO menilai UI reaksioner dan panik. Mengetahui sikap UI atas pernyataan mahasiswanya, Affandi khawatir dengan kondisi kebebasan menyampaikan pendapat di kampus-kampus lain.
Sebagai generasi muda, pelajar dan mahasiswa Indonesia, tentunya kita semua patut mempertanyakan perihal pemanggilan itu yang terkesan sangat reaksioner dan ada kepanikan disana. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari jadwal pemanggilan yang dilakukan pada hari Ahad. Nah ini ada apa?” kata Affandi.
HMI MPO lebih setuju dengan pandangan BEM UI bahwa Jokowi adalah ‘King of Lip Service’. HMI MPO menilai janji-janji politik Jokowi belum terpenuhi hingga periode kedua pemerintahan ini. HMI MPO tidak puas dengan kondisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga hukum di Indonesia yang terjadi di era Jokowi. Misalnya, hutan luar negeri bertambah dan isu pelemahan KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Soal label Jokowi sebagai King of Lips Service saya kira itu bisa dibenarkan dengan melihat dan merasakan banyaknya janji-janji politik Jokowi yang sampai saat belum mampu direalisasikan oleh Jokowi, padahal saat ini adalah periode kedua Jokowi menjadi Presiden RI,” ujar Affandi.
HMI MPO berpendapat, Jokowi perlu memberi contoh praktik berdemokrasi yang ideal dengan memberi kesempatan semua pihak memberikan kritik, saran, dan masukan. Jokowi juga dinilai perlu memberikan kebebasan rakyatnya untuk menolak kebijakan pemerintahan. Menurut catatan HMI MPO, Jokowi pernah menyatakan kangen didemo, maka Jokowi juga perlu menyambut positif aspirasi yang disampaikan rakyat via demonstrasi.
Sudah saatnya pak Jokowi membuktikan kata-katanya untuk siap dikritik, termasuk yang paling penting adalah segera merealisasikan semua janji-janji politiknya,” kata Affandi.
[Admin/dt]
