Beritainternusa.com,Jatim – KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satu pejabat yang terjaring OTT adalah Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terkait OTT itu. “Informasi yang kami terima, benar ada kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur,” kata Ali kepada awak media.
Bupati Nganjuk dan pihak-pihak yang terjaring OTT masih dalam pemeriksaan. Status Novi pun masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT.
Berikut hal-hal yang diketahui sejauh ini terkait OTT Bupati Nganjuk:
Novi diduga menerima suap terkait jual-beli jabatan di wilayahnya.
Terkait lelang jabatan dan pengisian perangkat desa,”ucap seorang sumber pada awak media. Novi disebut menetapkan tarif bagi jajarannya untuk mendapatkan jabatan. Duit ratusan juta terkait jual-beli jabatan ini disita.
Untuk camat Rp 100 juta, untuk staf hingga Rp 50 juta,” bisik seorang sumber pada awak media.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyegel 3 ruangan di lingkup Pemkab Nganjuk. Tiga ruangan yang disegel itu adalah ruangan di Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ruang itu berada di lantai dua yang juga lingkup kantor Bupati Novi.
Rombongan tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penyegelan pada Minggu (9/5) malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Tersiar informasi bila Kasatgas Penyelidik dalam OTT Bupati Nganjuk itu adalah Harun Al Rasyid. Siapa dia?
Harun merupakan satu di antara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN karena disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu. Harun juga dikenal aktif di Wadah Pegawai atau WP KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK. Nama Harun juga sempat mencuat kala menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terlepas dari itu, Harun sendiri mengakui dirinya sebagai kasatgas penyelidik dalam OTT Bupati Nganjuk kali ini.
Insyaallah,” jawab Harun singkat kepada awak media.
Sedangkan nama Harun yang termasuk dalam daftar 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan itu sebelumnya diamini penyidik senior KPK Novel Baswedan. Meski KPK sampai saat ini secara resmi enggan menyebutkan siapa 75 nama itu tapi sebagian nama itu tersebar luas.
Ya saya tahu saya dapat info soal itu dan saya yakin itu benar,” ucap Novel kepada awak media, Kamis (6/5/2021) perihal daftar nama tersebut.
[Admin/dt]
