TP 3 terkait tewasnya 6 laskar FPI

Beritainternusa.com,Jakarta – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) mengundang Polda Metro Jaya dan keluarga 6 laskar FPI melakukan sumpah mubahalah terkait peristiwa KM 50. Sumpah itu diucapkan keluarga korban tanpa kehadiran polisi.

TP3 mengatakan pihaknya mengundang pihak yang terlibat dalam peristiwa yang menewaskan 6 laskar FPI. TP3 menyebut ajakan itu hanya mengundang bukan untuk menantang.

Kita bukan menantang tapi mengundang Polda, Humas Polda, dan beberapa perwira yang dianggap terlibat dalam peristiwa Desember itu di KM 50 untuk melakukan mubahalah,” kata anggota TP3 Abdullah Hehamahua kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

Abdullah kemudian menjabarkan nama-nama dari pihak kepolisian yang diundang mengucapkan sumpah. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dan 3 polisi yang terlibat dalam peristiwa Km 50 itu.

Yang pasti Kapolda Metro Jaya, kemudian Kepala Humas yang melakukan konferensi pers itu, dan ada 3 anggota polisi,” kata dia.

Abdullah menyebut sumpah itu dilakukan karena kedua belah pihak saling membenarkan peristiwa versi mereka. Kedua belah pihak itu adalah keluarga korban dan polisi.

Jadi polisi merasa paling benar, yang kemudian keluarga korban merasa paling benar, menurut sistem Islam maka mubahalah. Jadi kalau betul misalnya keluarga korban mengaku bahwa tidak ada pistol dan tidak ada senjata mereka berbohong ya mereka dilaknat oleh Allah, begitu juga dari pihak polisi. Kalau mereka mengatakan bahwa betul FPI punya senjata, kalau mereka berbohong dilaknat juga oleh Allah. Itu penyelesaian jalan keluar,” tuturnya.

TP3, kata Abdullah, telah mengirimkan undangan sumpah mubahalah itu ke Polda Metro Jaya pada 25 Februari lalu. Namun dia belum menerima laporan terkait balasan dari pihak polisi.

Kita sudah kirim surat tanggal 25 (Februari) lalu ke Polda. Belum ada, saya tidak tahu apakah teman-teman di sekretariat sudah terima atau belum. Tapi saya sampai hari ini belum dapat berita apakah mereka datang atau tidak,” jelasnya.

TP3 kemudian menggelar sumpah mubahalah itu pada Rabu (3/3) siang. Sumpah tetap diucapkan oleh keluarga korban mesti tanpa kebadiran dari pihak polisi.

Pembacaan sumpah mubahalah itu disiarkan langsung lewat akun YouTube Neno Warisman Channel. Moderator awalnya mempersilakan pihak keluarga korban, yang diwakilkan oleh Ustaz Syuhada, membacakan sumpah mubahalah tersebut. Moderator menyebut mubahalah tetap dilaksanakan walaupun yang hadir cuma dari pihak keluarga.

Pada hari ini siang ini kita dari keluarga yang melakukan mubahalah, sebelum kita mulai kita coba panggil kemungkinan ada dari pihak kepolisian hadir di belakang kita kami persilakan untuk maju ke depan untuk dilakukan acara mubahalah itu. Apabila tidak, maka akan dilakukan mubahalah sepihak,” ujar seorang moderator, seperti disarikan dalam YouTube Neno Warisman Channel seperti dilihat Rabu (3/3/2021).

Sebelum pembacaan sumpah mubahalah dimulai, anggota TP3 Abdullah Hehamahua dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Termasuk juga Ustaz Ansufri Idrus Sambo. Sejumlah pihak yang hadir dalam pembacaan sumpah mubahalah itu antara lain Amien Rais, Neno Warisman, hingga Marwan Batubara.

Setelah Ustaz Sambo menyampaikan pertanyaannya, sumpah mubahalah itu pun dibacakan. Mubahalah hanya dilakukan oleh pihak keluarga korban dan pihak polisi tidak hadir.

Demikian mubahalah tanpa kehadiran dari pihak yang merasa diundang. Silakan kalau ada pihak yang bersebelahan, merasa benar datang pada kami datang ingin bermubahalah kami tunggu,” ujar seorang ustaz yang membacakan sumpah mubahalah.

Setelah pembacaan sumpah mubahalah itu, giliran Amien Rais menyampaikan pernyataan. Amien Rais kemudian menyinggung pihak polisi yang tidak hadir dalam mubahlah itu.

Kita mengharapkan mudah-mudahan kami yakin mereka yang tidak datang, sudah kita undang tapi tidak datang maka permintaan kita pada Allah mudah-mudahan-mudahan Allah memberikan laknat bagi mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Marwan Batubara mengatakan TP3 akan terus melakukan advokasi berkelanjutan terhadap keluarga korban. Dia meminta Presiden Joko Widodo memberi perhatian.

Saya ingin menyatakan bahwa TP3 seperti kami sudah nyatakan pada pernyataan sikap di Hotel Atlet Century bahwa kami akan terus melakukan advokasi berkelanjutan, ini salah satu, berikutnya nanti kami akan terus lakukan, sambil kami tetap mengingatkan pemimpin tertinggi, aparat negara itu kan ada pemimpin tertingginya, ada memang Kapolri, tapi yang lebih tinggi itu Presiden, jadi kami di sini mengingatkan Pak Jokowi supaya memperhatikan,” ujar Marwan.

“Kami sudah kirim surat ke Pak Jokowi, tapi jawaban tak sesuai harapan kami, tak masalah, tak kecewa, tapi kembali kami menyatakan kami terus melakukan advokasi berkelanjutan, siapa tau Pak Jokowi bisa berubah sikap di tengah jalan, tapi seandaianya pun tidak, namanya advokasi sepanjang adanya nyawa di kantung badan kita akan terus melakukan itu,” sambung dia.

Komnas HAM telah memaparkan hasil investigasi menganai tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi kontak tembak antara 6 laskar FPI dan polisi hingga adanya pelanggaran HAM.

“Didapat fakta saling kejar-mengejar, saling serempet, saling seruduk, serta berujung saling serang, dan kontak tembak antara mobil laskar FPI dengan petugas, terutama sepanjang Jalan Inter Karawang Barat diduga hingga Km 49 dan berakhir di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (8/1).

Komnas HAM menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM dalam insiden KM 50 itu. Komnas HAM menyebut ada dua konteks berbeda terkait tewasnya 6 laskar FPI.

Konteks pertama terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai Km 48 Tol Cikampek. Dua orang laskar FPI tewas di momen peristiwa ini.

Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antarmobil dan saling serang antarpetugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api,” ungkap Choirul.

Konteks peristiwa yang kedua terjadi setelah Km 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas.

Sedangkan terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penugasan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas, sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM,” sebut Choirul.

Berdasarkan hasil investigasi, Komnas HAM merekomendasikan 4 poin. Pertama, Komnas HAM merekomendasikan agar peristiwa tewasnya 4 laskar FPI dilanjutkan ke ranah pidana.

Rekomendasinya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan tim penyidik, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggora laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme dengan pengadilan pidana,” papar Choirul.

[Admin/dt]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here