Beritainternusa.com,Jakarta – Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai NasDem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.
Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Partai NasDem, tinggal Partai Demokrat, begitu katanya,” ujar Andi saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Atas keterangan saksi yang didapat DPP Partai Demokrat, kata Andi, AHY kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasinya.
Karena ada berita begitu-begitu kita tanya sama pak Jokowi, kirim surat baik-baik dengan sopan, benar tidak kata-kata pak Moeldoko itu pada kader-kader kami?” tutur Andi yang pernah ditahan karena terjerat kasus korupsi ini.
Adapun saksi tersebut merupakan kader dari beberapa DPC Demokrat dengan jumlah sekitar sembilan orang diundang ke Hotel Aston, Jakarta, oleh kader Demokrat yang berada di Jakarta.
Jadi waktu itu diundang ke Jakarta karena dikatakan ada penyaluran bantuan bencana dan sebagainya. datang lah ke Jakarta, di Jakarta malah dipertemukan dengan pak Moeldoko,” ujarnya.
Pak Moeldoko di situ bicara tentang KLB bahwa dia siap maju menjadi Ketum Partai Demokrat melalui KLB. Karena dia memang mau nyapres Pemilu 2024, katanya sudah didukung oleh pak Lurah, direstusi oleh pak Lurah,” sambungnya.
Andi menyebut pertemuan tersebut bukan hanya berlangsung sekali, tetapi ada lanjutannya dengan salah satu petinggi Partai Demokrat.
Kedua pertemuan itu sama-sama membicarakan soal KLB. Moeldoko berencana untuk melakukan pertemuan dalam beberapa gelombang, hanya saja kader kadung melaporkan ini pada Ketum AHY,” ujarnya.
Kali ini, ungkapan Pak Lurah kembali terlontar pada isu upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketum Partai Demokrat.
Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menjadi tertuduh dalam upaya kudeta tersebut.
Kader Partai Demokrat, Andi Mallarangeng pun membongkar modus mengundang DPC DPD agar mau menemui Moeldoko.
Diketahui, pertemuan antara Moeldoko dan para ketua DPC dan DPD Partai Demokrat berlangsung di salah satu hotel di Jakarta.
Belakangan, Moeldoko mengakui dirinya diundang ke hotel tersebut untuk menemui beberapa kader Partai Demokrat.
Selain itu, Andi Mallarangeng juga mengungkapkan ada kode Pak Lurah yang terkuak dalam pertemuan tersebut.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dituding oleh pihak Demokrat ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat secara paksa.
Dalam melangsungkan rencananya, Moeldoko dituduh telah mengundang sejumlah DPD, DPC, hingga DPP Partai Demokrat untuk bertemu di Jakarta mendiskusikan Kongres Luar Biasa (KLB).
Pihak Demokrat menganggap apa yang dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan seorang pejabat pemerintahan, mencerminkan era Orde Baru dulu dimana pemerintah mengintervensi partai-partai politik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Rabu (3/2/2021).
Ia mengatakan dari ratusan DPD dan DPC yang diundang ke Jakarta, yang akhirnya datang hanya sembilan orang plus satu orang dari DPP.
Yang ditelepon ada banyak tapi yang datang kalau tidak salah cuma sembilan orang,” kata Andi. Andi mengatakan, para kader Demokrat yang datang tidak mengetahui jika di sana akan membicarakan soal KLB.
Datang karena diiming-imingi mau dapat bantuan untuk penyaluran bencana, dan Covid, termasuk juga krisis ekonomi dan sebagainya,” ujarnya.
Kemudian bicaranya soal KLB dan siap-siap untuk mengambil alih Ketua Umum Partai Demokrat untuk tujuan calon presiden pada Pemilu 2024.”
Andi mengatakan, pihak Demokrat tidak mempermasalahkan jika obrolan KLB terjadi dalam internal partai.
Ia menyoroti keterlibatan Moeldoko selaku pihak eksternal yang ia anggap sebagai intervensi dari pemerintah.
Ini gaya orde baru,” ujar Andi.
Andi lalu menyinggung bagaimana pemerintahan di Orde Baru (orba) melakukan intervensi terhadap parpol.
Pada segmen sebelumnya, Andi mengungkit soal kesaksian kader Demokrat yang mengaku mendengar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut oleh Moeldoko menggunakan kode Pak Lurah.
Andi menjelaskan, pihak Demokrat meminta kejelasan dari Presiden Jokowi karena menilai masalah ini bukan lagi internal partai, sebab melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan.
Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang,” kata Andi.
Andi mengklaim, cara Partai Demokrat bertanya kepada presiden sudah sangat sopan.
Makannya kita tanyakan kepada Pak Jokowi,” ujar dia.
Andi menjelaskan, pada saat bertemu di Jakarta, para kader Demokrat mendengar Moeldoko menyebut Presiden Jokowi menggunakan kode Pak Lurah.
Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui oleh Pak Moeldoko di Hotel Aston,” kata dia.
Bukan cuma sekali, ada dua kali pertemuan yang kemudian mengatakan bahwa dia siap mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa.”
Lalu kemudian telah direstui oleh Pak Jokowi, Pak Lurah katanya, dan kemudian menteri-menteri lain,” lanjutnya.
[Admin/tb]
