Beritainternusa.com,Jakarta – Deklarator sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M Din Syamsuddin mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo terkait fokuskan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Din menilai ucapan Jokowi hanyalah retorika politik tanpa bukti nyata
“Pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemerintah mengutamakan penanganan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi hanyalah retorika politik belaka tanpa bukti nyata,” ujar Din pada keterangannya, Selasa (8/9).
Dia melihat bahwa soal anggaran yang disetujui untuk penanganan melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid-19 terlalu kecil. Bila hanya 10 persen dari total anggaran sekitar Rp900 triliun, Rp87,5 triliun dari angka itu hanya Rp25,7 triliun dialokasikan Kemenkes.
Bahkan, kata dia, dari anggaran Rp87,5 triliun yang telah dialokasikan ini pun, kemungkinan akan dipangkas menjadi Rp72,7 triliun akibat realisasinya jauh di bawah angka tersebut.
Termasuk, Din menyoroti terkait alokasi anggaran yang sebagian besar lebih untuk menanggulangi perekonomian, seperti, Insentif Usaha, termasuk insentif pajak Rp120,61 triliun, subsidi dan hibah UMKM Rp123,46 triliun, tambahan PMN BUMN Rp14 triliun, investasi pemerintah Rp19,7 triliun, sampai pembiayaan investasi lainnya yang mencapai Rp 113,6 triliun
“Sebagai akibatnya, rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri, bersusah payah membayar biaya rapid test dan swab test banyak yang tidak mampu melakukannya maka kemungkinan angka yang positif tertular jauh lebih banyak dari yang diumumkan,” tuturnya.
“Belum lagi, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya pulsa kuota telepon karena mereka harus belajar daring dari rumah. Pemerintah baru sadar dan menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung,” tambahnya.
Lebih jauh, Din juga menilai dengan kondisi seperti ini berdampak membawa Indonesia ada di urutan keempat sebagai negara terburuk dalam penanggulangan Covid-19 di antara negara-negara di dunia. Sampai munculnya larangan dari 68 negara yang menolak Warga Negara Indonesia bisa masuk ke sana.
“Karena persebaran Covid di Indonesia semakin mendaki dan belum ada tanda-tanda melandai. Walau Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Covid akan berakhir Mei 2020 dan waktu itu sempat mengajak rakyat menyongsong era The New Normal,” katanya.
Oleh sebab itu, Din menegaskan bahwa pihaknya menuntut agar pemerintah serius bekerja, tidak dalam kata-kata tetapi dalam perbuatan nyata, dan jangan suka mengumbar janji tanpa bukti.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka rapat perdana pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9). Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun menyambut baik pemeriksaan keuangan tersebut.
“Saya menyambut gembira acara ini, kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 tahun 2020 pada hari ini,” kata Jokowi saat membuka kick of meeting pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Dia berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa memantau pemakaian anggaran penanganan Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Jokowi ingin agar pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya bisa mencermati tindak penyelewengan anggaran, tapi juga bisa memberikan solusi dalam menangani krisis pandemi virus corona.
“Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis,” imbuhnya.
Jokowi pun menegaskan kembali pada jajarannya untuk mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi. Hal tersebut kata Jokowi untuk mengutamakan tujuan utama yang sedang dijalankan.
[Admin/md]
