Beritainternusa.com,Jakarta – Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani mengatakan, KAMI tidak bakal lahir jika institusi yang diamanatkan konstitusi menjalankan fungsinya.
Dia mencontohkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak berjalan sebagai saluran aspirasi rakyat. Menurutnya, DPR berubah menjadi partai tunggal pemerintah. Karena selalu mendukung kebijakan pemerintah.
“Bagaimana DPR sekarang ini? Semua kebijakan-kebijakan pemerintah didukung habis. Jadi tak ubah, kita memandang DPR ini bagaikan partai pemerintah, itu yang kita sebut sebagai partai tunggal,” katanya saat dihubungi, Rabu (19/8).
Menurutnya, DPR saat ini tidak melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Contohnya adalah masalah penanganan pandemi Corona ini.
“Apakah sekarang ini kita tidak krisis, apakah krisis ekonomi sekarang ini karena pandemi atau jauh sebelum pandemi. Pandemi Covid-19 ini makin parah aja karena pemerintah tidak siap dari sejak awal merespon pandemi,” jelasnya.
Serta, Ahmad menyoroti Perppu No.1 Tahun 2020 yang begitu saja disetujui DPR menjadi undang-undang. Padahal aturan di sana memenggal kewenangan DPR dalam penetapan anggaran. Sebab, pemerintah tinggal menggunakan Perpres untuk menetapkan anggaran tanpa dibahas dengan DPR.
“Bagaimana kita bisa percaya sama DPR? Kewenangan dia sendiri dilucuti pun dia setujui,” terangnya.
Diketahui, enam dari sembilan partai di parlemen merupakan pendukung pemerintah. Hanya Demokrat, PKS dan PAN yang hingga saat ini tidak dalam lingkaran pemerintahan.
[Admin/md]
