Beritainternusa.com,DIY – Pemasangan patok untuk Tol Yogya-Solo akan dimulai sekitar 15-20 Agustus 2020 dan diprediksi akan memakan waktu selama 3 bulan.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno mengatakan hal tersebut dilakukan sembari menunggu satker berproses menyerahkan kelengkapan administrasi ke pihak Kanwil BPN DIY.
“Kami mencoba dengan kondisi dan pola-pola tentunya. Pemberitahuan ke desa ini baru kita siapkan surat menyurat. Tapi secara informasi sudah disampaikan ke Bupati Sleman pada saat kami mengadakan koordinasi dan evaluasi Tol Yogya-Solo. Tetapi secara teknis baru kita persiapkan segala sesuatu,” ucapnya ditemui sesuai melakukan pertemuan dengan Sekda DIY, Rabu (29/7/2020).
Mengenai pola pembangunan Tol Yogya-Solo, dijelaskan Krido bagian yang dibuat melayang sebesar 45-55 persen.
Bagian yang melayang didominasi di Selokan Mataram kemudian juga sebagian besar di Ringroad.
“Tidak harus lurus di atas Ringroad tapi dilihat kontruksi. Ya gambar sesuai IPL. Gambar IPL gambar definitif yang tidak boleh berubah, clear. Masyarakat sudah merespon dan menyetujui persoalan teknis dan untuk hal administrasi kelengkapan pembebasan tanah itu di panitia Satgas A dan B,” urainya.
Tol Yogya-Solo, lanjutnya, tidak akan melayang di Monjali. Pihaknya memproses IPL adanya pergesaran lahan untuk fungsi Ringroad di sekitar perempatan Monjali.
“Perempatanya akan dipakai tol sehingga bergeser ke utara dan selatan jalur lambat. Ringroad tidak akan terputus di tol, diperluas jalur lambat di utara dan selatan. Adanya tol, Ringroad tetap berfungsi. Simpang empat kita muter untuk transportasi manajemen. Itu dibuatkan konstruksi yang nyaman untuk transportasi,” bebernya.
Krido pun menyinggung bahwa proyek tol tersebut juga akan bersinggungan dengan institusi yang berada di tepi Ringroad.
“Polda sekitar 8 meter ke utaranya, kemudian dari barat ke timur 150 meter. UPN kurang lebih sama. Sudah koordinasi dengan institusi,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa Ringroad tetap digunakan sesuai fungsinya hanya saja kemudian harus ada pelebaran tanah di sisi kiri dan kanan.
“Karena di atas ada tiang pancang, itu akan mengurangi lebar jalan. Itu tadi ditambah pelebaran jalan kiri dan kanan. Ringroad tetep manfaat,” ucapnya.
Kekhawatiran ekonomi masyarakat yang akan turun dengan adanya tol dijelaskan Aji telah dipikirkan masak-masak oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
“Ada yang bilang Ngarsa Dalem nggak kersa karena beliau memperhatikan betul dampaknya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti beberapa tempat ekonomi justru mati. Harapannya masyarakat luar DIY mudah ke DIY dan membawa devisa untuk DIY dan meningkatkan PDRB. Tidak hanya lewat, kita permudah mereka mampir,” tegasnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalur Bebas Hambatan (PJBH) akui ada kesalahan print out terkait peta sosialisasi di Desa Margokaton, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman.
Staff PPK Satker PJBH Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) Destanto Vendy mengatakan, kekeliruan tersebut ada pada Detail Engineering Design (DED) yang telah disepakati.
Dalam DED awal, trase semula yang diajukan memang jauh berbeda.
Konstruksi tol semula melewati mata air yang berada di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.
Kemudian DED pertama itu dikonsultasikan kepada tim ahli.
Setelah diperiksa dan diskusikan dengan warga, ada beberapa perubahan.
“Karena dulu pembangunan akan mengganggu mata air di Desa Bligo, kemudian di revisi,” kata dia saat dihubungi awakmedia, Rabu (29/7/2020).
Menjelang sosialisasi, tim PPK melakukan kekeliruan dengan mencetak peta pada DED awal.
Dalam peta DED awal memang sedikit berbeda dengan DED yang terbaru.
Pada kontruksi lama, pembangunan tol mengikuti selokan mataram.
Sementara untuk konstruksi dari DED yang baru, denahnya lurus atau tidak terdapat belokan.
“Dan konstruksi di Desa Margokaton ini kan pada DED yang terbaru lurus mengikuti selokan mataram. Yang DED awal enggak,” tuturnya.
Ketika melakukan sosialisasi, pihak Satker PPK ini menggunakan peta DED lama.
Akibatnya warga pun merasa bingung.
Lebih lanjut Vendy mengatakan, data saat ini ada sekitar 102.926 meter persegi lahan yang terdampak di Desa Margokaton.
“Mereka sempat bingung, tapi kami mencoba klarifikasi. Sebetulnya perubahan jalur ini sudah dibahas lama,” tutupnya.
[Admin]
